Akhir-akhir ini, publik Indonesia ramai membahas sebuah organisasi internasional bernama Board of Peace (BOP). Nama ini terdengar damai, indah, dan humanis. Bahkan disebut-sebut membawa misi kemanusiaan untuk memerdekakan Gaza. Ada banyak negara yang bergabung dengan organisasi ini, di antaranya adalah Indonesia.
Di permukaan, apa yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini terdengar seperti langkah mulia. Namun, semakin dicermati, semakin banyak pertanyaan yang justru muncul, dan sayangnya belum dijawab secara transparan dan jujur.
Ide pembentukan organisasi Internasional Board of Peace ini disebut lahir dari Donald Trump. Nama ini bukan nama asing, apalagi bagi rakyat Palestina. Di masa kepemimpinannya, Trump secara terbuka mendukung Israel, mengakui Yerussalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. Dia juga yang memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018 yang bertepatan dengan perayaan 70 tahun berdirinya Negara Israel.
Karena itu, Trump dinilai mengambil banyak kebijakan yang melukai perjuangan Palestina. Maka wajar jika publik curiga: bagaimana mungkin tokoh dengan rekam jejak penjajah seperti itu kini tampil sebagai inisiator “perdamaian” Gaza, untuk Palestina?
Yang membuat semakin menguatnya kecurigaan publik terhadap isu bergabungngnya Indonesia dengan organisasi ini, yaitu ketika muncul kabar bahwa negara-negara yang bergabung harus menyetor dana besar, sekitar Rp 17 triliun. Ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat. Di tengah banyaknya persoalan dalam negeri—kemiskinan, pendidikan, kesehatan—kita berhak bertanya: apa urgensinya dan apa jaminannya? Atau, apakah ini hanyalah proyek politik global yang mahal dan penuh kepentingan?
Sebagai santri, saya diajarkan bahwa Islam tidak hanya bicara tentang damai, tapi juga tentang keadilan. Namun, damai yang lahir tanpa keadilan adalah damai palsu. Jika penjajahan masih terjadi, jika pelaku kekerasan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, lalu kita hanya duduk di meja yang sama dan menyebutnya “perdamaian”, maka itu bukan solusi—itu pengaburan.
Gaza hari ini tidak kekurangan slogan. Gaza butuh keberanian dunia untuk bersikap jujur: siapa penjajah, siapa yang dijajah. Perdamaian tidak bisa dibangun dengan menutup mata terhadap ketimpangan kekuasaan.
Indonesia selama ini dikenal konsisten membela Palestina. Sikap itu bukan sekadar politik luar negeri, tapi juga posisi moral. Maka ketika Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang latar belakang dan kepentingannya belum jelas, kekhawatiran publik menjadi masuk akal. Jangan sampai Indonesia, yang dikenal lantang membela keadilan, justru terseret dalam proyek global yang lebih mementingkan citra daripada perubahan nyata.
Opini ini bukan ajakan untuk menolak dialog internasional. Bukan pula menutup pintu kerja sama. Tetapi sebagai santri kritis, saya percaya bahwa tidak semua yang dibungkus kata “peace” layak diterima tanpa tanya. Kritis bukan berarti anti-damai. Kritis justru bentuk tanggung jawab moral.
Karena sejarah sudah terlalu sering mengajarkan kita: banyak kejahatan besar lahir bukan dari kebencian, melainkan dari kepalsuan yang disebut perdamaian. Jika damai harus dibayar mahal, tapi keadilan tetap ditunda, maka yang lahir bukanlah perdamaian—melainkan kompromi yang mengorbankan nurani.