Dalam politik, umat Islam sering kali diibaratkan sebagai penumpang dalam perahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang sebagai panduan, tanpa kompas untuk menentukan arah, dan tanpa pemahaman yang cukup tentang tujuan sebenarnya.
Kadang-kadang, umat Islam terlihat terjebak dalam gelombang politik yang tak pasti, tunduk pada arah yang ditentukan oleh pemimpin mereka, tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi banyak orang di belakang mereka.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perlunya menetapkan kaidah politik yang jelas, sehingga umat Islam dapat terbebas dari pengaruh temperamen pribadi seorang pemimpin. Bahkan, seorang pemimpin seharusnya mengikuti kaidah politik, bukan sebaliknya, dan memastikan bahwa kepentingan umat menjadi prioritas utama.
Dalam dunia politik yang kompleks dan bergejolak, memiliki kaidah politik yang kuat adalah suatu keharusan. Tanpa kaidah yang jelas, umat Islam dapat terjebak dalam situasi di mana pemimpin mereka mengambil keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau demi kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Kaidah politik yang berakar pada nilai-nilai Islam yang mendasar adalah fondasi yang penting untuk memandu tindakan politik umat Islam.
Kaidah Keadilan
Salah satu nilai paling fundamental dalam Islam adalah keadilan. Keadilan harus menjadi prinsip utama yang mengatur setiap kaidah politik dalam umat Islam. Ini berarti bahwa setiap kebijakan atau tindakan politik harus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka menciptakan keadilan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial mereka.
Kaidah politik yang mendasarkan diri pada keadilan akan memastikan bahwa umat Islam tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tetapi juga menghargai hak-hak individu dan kelompok lain dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menghindari konflik sosial dan ketidakadilan yang dapat mengancam stabilitas politik.
Terlalu sering, pemimpin politik bertindak berdasarkan temperamen pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip etika atau keadilan yang kokoh. Hal ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan impulsif yang merugikan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kaidah politik harus mengikat pemimpin politik, dan pemimpin itu sendiri harus memiliki integritas moral yang kuat untuk mengikuti kaidah tersebut.