Cryptocurrency, terutama Bitcoin, telah menjadi fenomena global dalam dekade terakhir. Kemunculannya sebagai mata uang digital dan aset investasi yang terdesentralisasi telah mengubah cara masyarakat memahami dan bertransaksi dengan uang.
Di satu sisi, cryptocurrency menawarkan kebebasan dari kontrol pemerintah dan lembaga keuangan, serta memberikan privasi lebih dalam transaksi. Namun, bagi umat Islam, muncul pertanyaan penting: apakah Bitcoin dan aset digital lainnya halal atau haram menurut hukum fikih?
Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak mengingat popularitas dan risiko yang menyertai teknologi baru ini.
Dalam Islam, hukum terkait transaksi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan perlindungan dari unsur-unsur yang dianggap merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
Oleh karena itu, diskusi tentang kehalalan atau keharaman cryptocurrency harus berfokus pada prinsip-prinsip ini. Bagaimana Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dipandang dari segi prinsip-prinsip fikih ini?
Kehalalan Transaksi Keuangan
Islam memberikan panduan yang ketat dalam hal keuangan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Salah satu kriteria utama untuk menentukan kehalalan suatu aset atau alat tukar adalah apakah penggunaannya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks cryptocurrency, ini menjadi topik yang kompleks karena sifat mata uang digital yang fluktuatif dan desentralisasi.
Riba, yang dalam Islam dilarang keras, biasanya muncul dalam bentuk bunga yang dibebankan pada pinjaman. Dalam dunia cryptocurrency, Bitcoin dan koin lainnya tidak secara langsung terkait dengan sistem bunga atau pinjaman seperti yang ditemukan di lembaga keuangan tradisional.
Transaksi dalam cryptocurrency biasanya dilakukan secara peer-to-peer tanpa ada intervensi pihak ketiga seperti bank yang memberlakukan bunga. Dengan demikian, dalam hal ini, cryptocurrency dapat dianggap bebas dari unsur riba.
Namun, transaksi derivatif atau investasi dengan leverage yang melibatkan Bitcoin mungkin memiliki unsur riba, hal yang masih perlu diwaspadai.
Masalah Gharar dan Maysir
Di sinilah masalah lebih kompleks muncul. Gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, merupakan salah satu larangan utama dalam Islam.
Bitcoin dan cryptocurrency secara umum sangat fluktuatif dalam hal nilai. Harga Bitcoin bisa melonjak atau anjlok dalam waktu yang sangat singkat, menciptakan ketidakpastian yang besar bagi para pemegangnya.
Beberapa ulama memandang volatilitas yang ekstrem ini sebagai bentuk gharar, karena tidak ada jaminan atau kepastian terhadap nilai aset tersebut. Mereka berpendapat bahwa membeli atau menjual aset yang memiliki fluktuasi harga yang tidak terprediksi dengan baik dapat dianggap sebagai bentuk spekulasi, yang mendekati maysir atau perjudian.
Namun, tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama. Beberapa berpendapat bahwa jika seseorang membeli Bitcoin dengan niat untuk menggunakannya sebagai alat tukar, bukan sebagai instrumen spekulasi, maka transaksi tersebut bisa dianggap halal.
Sama halnya dengan investasi pada aset fisik seperti emas atau properti, ada risiko harga naik turun. Jika niat utamanya adalah transaksi yang sah atau investasi jangka panjang, maka unsur gharar dan maysir dapat diminimalkan.
Keabsahan Bitcoin sebagai Mata Uang
Salah satu tantangan dalam menilai kehalalan Bitcoin adalah statusnya sebagai mata uang. Dalam Islam, mata uang yang sah harus memiliki nilai intrinsik atau didukung oleh sesuatu yang memiliki nilai nyata.
Mata uang tradisional, meskipun sebagian besar tidak lagi didukung oleh emas atau aset fisik lainnya, tetap diterima secara luas dan diakui oleh negara dan masyarakat. Bitcoin, di sisi lain, tidak didukung oleh aset apa pun, melainkan hanya oleh kepercayaan para penggunanya dan teknologi blockchain yang mendasarinya.
Beberapa ulama mempertanyakan apakah Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang yang sah, mengingat sifatnya yang tidak berwujud dan tidak diatur oleh pemerintah.
Namun, ada juga ulama yang menilai bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah selama diakui dan diterima dalam suatu komunitas atau wilayah. Seperti barter atau sistem tukar menukar barang.
Bitcoin berfungsi sebagai medium yang sah antara dua pihak yang setuju untuk menggunakannya. Dalam hal ini, Bitcoin bisa dianggap halal selama digunakan dalam transaksi yang sah dan adil.
Pandangan Ulama tentang Cryptocurrency
Pandangan ulama tentang cryptocurrency secara keseluruhan sangat bervariasi. Beberapa ulama dan lembaga keuangan syariah di negara-negara Muslim telah mengeluarkan fatwa yang menganggap cryptocurrency, termasuk Bitcoin, sebagai haram, terutama karena volatilitas, risiko spekulasi, dan kurangnya regulasi.
Mereka berpendapat bahwa penggunaan cryptocurrency dapat mendorong aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.
Namun, ada juga ulama yang lebih moderat dalam pendekatannya. Mereka melihat potensi positif dari cryptocurrency, terutama dalam hal inklusi keuangan.
Di banyak negara, akses ke sistem perbankan tradisional sangat terbatas, dan cryptocurrency menawarkan cara bagi orang-orang yang tidak memiliki rekening bank untuk berpartisipasi dalam ekonomi global.
Selama cryptocurrency digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan tanpa tujuan spekulatif atau ilegal, beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency dapat diterima dalam Islam.
Pertanyaan tentang apakah Bitcoin dan aset digital lainnya halal atau haram dalam pandangan Islam tidak memiliki jawaban yang jelas dan seragam. Hal ini sangat bergantung pada konteks penggunaan, niat, dan bagaimana cryptocurrency tersebut dikelola.
Jika digunakan untuk transaksi yang sah dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, cryptocurrency dapat dianggap halal oleh beberapa ulama. Namun, fluktuasi harga yang ekstrem, risiko spekulasi, dan potensi penyalahgunaan menjadikannya area yang harus didekati dengan hati-hati.
Umat Islam yang ingin berinvestasi atau menggunakan cryptocurrency perlu berkonsultasi dengan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi ini serta prinsip-prinsip keuangan syariah.
Pada akhirnya, keputusan tentang kehalalan atau keharaman cryptocurrency harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang fikih serta prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.
Cabeyan, 2024.