Dalam bentuknya yang berlaku, cita-cita kebebasan beragama dipahami dalam kerangka hak asasi manusia yang muncul di Barat Kristen. Lalu, bagaimana hubungan antara Islam dan kebebasan beragama?
Tahir Rashid (2014) memberi kita nuansa teologis, historis, dan politis yang sangat dibutuhkan. Kebebasan beragama adalah prinsip Al-Qur’an yang dihormati namun diabaikan dalam masyarakat Muslim di berbagai titik dalam sejarah. Kontekstualisasi konvergensi dan ketegangan antara Islam dan kebebasan beragama menantang pandangan monolitik tentang iman.
Untuk masyarakat demokratis modern, mengamankan perlindungan hukum dan institusional kebebasan beragama telah mengambil aura perintah suci. Tidak dapat direduksinya kebebasan beragama sebagai kebaikan moral dan politik yang melekat pada tatanan masyarakat yang bebas dengan baik.
Dalam dua dekade terakhir, metamorfosis agama menjadi ideologi politik yang rekonstruktif, seringkali melegitimasi aliansi yang tidak sehat antara mayoritas agama dan kekuasaan negara yang berdaulat, dan ini semakin dilihat sebagai tantangan terhadap kebebasan beragama.
Saat ini, komunitas Kristen di Pakistan atau Muslim Gujarat di India telah mengalami erosi kebebasan konstitusional di samping ancaman eksistensial kekerasan untuk terus berkembang sebagai minoritas agama. Kebebasan beragama, yang berasal dari tuntutan politik terutama di kalangan minoritas Protestan di Eropa abad kedelapan belas, telah memperoleh makna totem universal, seruan bagi kelompok advokasi internal dan LSM.
Namun, terlepas dari niat tulus dari banyak kelompok ini, beberapa negara mayoritas Muslim tampaknya mengalami sakralisasi institusi negara dan ruang publik yang seringkali merugikan ekspresi keyakinan agama minoritas. Selain itu, para pendukungnya yang paling gencar secara aktif melecehkan dan mempermalukan agama minoritas .
Seberapa jauh Islam dapat mengakomodasi nilai-nilai kebebasan beragama dalam dunia pluralisme nilai telah menjadi isu mendesak bagi realitas global kita yang semakin terfragmentasi. Mungkin sisi lain dari fenomena ini adalah seringkali dapat melegitimasi etnosentrisme tertentu terhadap Islam.
Semua ekspresi Islam diperlakukan sebagai monolitik, sesuatu yang secara inheren bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dan kebebasan beragama pasca-Pencerahan yang ekseklusif di Eropa. Kita membutuhkan beberapa landasan konseptual yang pasti dan menghilangkan polemik ketika kita melihat untuk mempertimbangkan hubungan antara Islam dan kebebasan beragama.
Jika kita beralih ke Al-Qur’an dan kosakata teknis yurisprudensi Islam (ushul al-fiqh), gambaran yang muncul sebenarnya sedikit lebih bernuansa. Hak untuk memilih atau menolak keyakinan agama terkenal terungkap di akhir surat al-Baqarah sebagai “tidak ada paksaan dalam agama” (2.256). Godaan untuk secara paksa memaksa ketaatan beragama sangat tidak dianjurkan demi pelaksanaannya yang bebas. Dapat dikatakan bahwa perintah untuk kebebasan beragama tidak pernah menjadi inti dari weltanschauung Al-Qur’an, artinya akan berlebihan atau menyimpang untuk mengangkat ini menjadi prinsip yang tidak dapat dibatalkan.
Namun kehadiran ayat ini juga merupakan fakta tak terbantahkan yang saya percaya memaksa kita untuk mengevaluasi sifat moral dan signifikansinya. Jika kita membaca ayat ini dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang mengakui agama monoteistik Yudaisme, Kristen, dan Sabian sebagai orang percaya (2.62; 5.69) dan ahli kitab, maka penulis yakin Al Quran juga mengambil sikap pada hubungan intrinsik antara kebebasan beragama dan rasa keselamatan manusia sebagai summum bonum yang harus diperjuangkan dan dicari oleh orang percaya.
Tentu saja ada beberapa keberatan penting terhadap gambaran hermeneutika Al-Qur’an yang terlalu ekumenis ini. Salah satunya adalah kategorisasi hukum minoritas agama menjadi dhimmi yang diharapkan membayar pajak terpisah (jizyah) kepada pemerintahan Islam. Sebagai dhimmi, agama minoritas mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam dan kebebasan untuk mengatur diri sendiri dan mengelola komunitas mereka sendiri menurut hukum mereka sendiri.
Selain itu, ada dua garis konvergensi dan perbedaan dalam setiap keterlibatan konstruktif antara Islam dan kebebasan beragama. Filsuf Arab, Mohammed Abid al-Jabri telah menyarankan bahwa aspek regresif wahyu Islam yang membatasi dan membatasi penerapan kebebasan beragama yang lebih komprehensif dapat diatasi melalui prosedur hermeneutis yang berfokus pada maqasid (niat/tujuan) norma dan ketentuan hukum Islam.
Namun, tantangan kebebasan beragama terhadap tradisi kitab suci seperti Islam bukan hanya tentang lebih banyak kebebasan. Filsuf Kanada, Charles Taylor telah menyarankan bahwa kebebasan perlu memperbaiki dirinya sendiri menjadi ‘evaluasi yang kuat’ yang dapat membantu kita dengan semacam realisasi diri dari kebaikan dan perkembangan manusia. Dengan kata lain, kebebasan beragama tidak cukup sebagai konsep yang murni ‘negatif’ tanpa memberinya konteks yang lebih tebal yang mempertimbangkan masa lalu dan masa depannya.