Kehidupan masyarakat dalam sebuah negara tidak dapat lepas dari politik. Politik yang dalam makna asalnya ialah pengelolaan polis (negara/kota), yang dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang menuntun masyarakat secara bersama-sama mencapai kualitas terbaiknya.
Dengan demikian, implikasi politik tidaklah dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, sebab politik yang memberikan batasan dan kewenangan dalam interaksi antar-manusia dalam suatu negara. Dan sekali lagi, politik sebagai keniscayaan guna mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi versi terbaiknya.
Beberapa waktu yang lalu, rakyat Indonesia sempat dihebohkan dengan demo penolakan Revisi Undang-Undang TNI/POLRI yang dianggap akan mengembalikan luka lama, serta mengembalikan dwifungsi ABRI. Demo ini banyak diikuti oleh kalangan mahasiswa, dan para pemerhati politik lainnya. Namun salah satu hal yang disoroti ialah ke mana larinya para santri, kyai dan warga pesantren lainnya pada saat demo berlangsung? Pada saat para wakil rakyat, para pemangku pemerintahan sedang ingin meresmikan peraturan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan banyak orang, khususnya masyarakat sipil?
Maka dengan penuh kesadaran, tulisan ini ingin ikut berdiskusi pada topik ini. Bukan pada mencari pembenaran atau alasan yang logis atas ketiadaan para santri saat situasi politik tak stabil berlangsung, melainkan menyajikan argumen-argumen dari kitab-kitab salaf yang mengajak pada kesadaran berpolitik, sebagaimana diskusi Bahtsul Masa’il pada umumnya.
Tentang Pemimpin yang Adil
Syaikh Ibrahim al-Laqani dalam Jawharah al-Tawhid menegaskan tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin yang adil berdasarkan nas syariat.
و واجب نصب إمام عدل # بالشرع فاعلم لا بحكم العقل
Dalam pembahasan fikih, kata adil ialah lawan dari kata fasik. Artinya, pemimpin yang diangkat secara kepribadian harus orang yang belum pernah melakukan dosa besar walau sekali atau dosa kecil secara terus-menerus. Dengan demikian, secara kepribadian, pemimpin bukanlah orang yang pernah melakukan tindak kriminal. Maka tidak mungkin bisa diketahui latar belakang seorang pemimpin yang akan diangkat bila kemudian kita tidak peduli terhadap politik.