Jumlah santri yang mencapai sekitar 18 juta orang, yang bermukim atau belajar di sekitar 30 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, diyakini akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat jika dikelola dengan baik. Pesantren akan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mendorong perekonomian nasional.
Menyadari potensi ekonominya begitu besar, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam beberapa tahun memiliki perhatian khusus pada pengembangan ekonomi dan bisnis di lingkungan pondok pesantren. Langkah-langkah BI dalam mendorong pengembangan ekonomi dan bisnis ini terungkap dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-1 Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Indonesia yang digelar secara virtual pada Selasa, 27 Oktober 2020.
Dalam pembukaan Mukernaske-1 Hebitren, Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan sejumlah strategi pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren yang menjadi bagian dari pengembagan ekonomi syariah di Indonesia, yang potensinya sangat besar.
Dalam rumusan pengembagan ekonomi syariah di Indonesia, pondok pesantren ditempatkan sebagai salah satu bagian penting, dank arena itu program-programnya memang dirancang untuk mendukung unit-unit usaha di pesantren. Program-program tersebut dirancang dalam enam prioritas utama. Pertama, memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian pesantren, masyarakat, dan nasional.
Kedua, program pengembangan ekonomi syariah didesain khusus untuk menjadi arus pertumbuhan baru dengan mendukung penguatan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren. “Melalui peningkatan kapasitas ekonomi pesantren, mendorong ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif,” Perry Warjiyo.
Ketiga, akan dibangun ekosistem pesantren dengan program yang bersifat dari hulu ke hilir (end to end process). Ekosistem ekonomi dan bisnis pesantren yang dirancang dimulai dari tahap-tahap input produksi, manajemen, hingga ke pemasaran. Selanjutnya, keempat, disiapkan peta jalan kemandirian ekonomi pesantren dalam mengelola beberapa hal. Mulai dari replikasi model usaha, virtual market, central excellent, dan pembentukan holding bisnis.
Kelima, program prioritas akan menyentuh peningkatan akses pesantren mulai dari sisi pasar keuangan, wirausahawan, jejaring, teknologi, hingga digitalisasi. Dan, keenam, penguatan infrastruktur dan kerja sama kelembagaan antarpesantren dan mitra bisnis.
“Lebih dari itu, pesantren juga bisa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sehingga terwujud kemandirian ekonomi pesantren dan jadi momentum pesantren untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah,” Perry Warjiyo menjelaskan.
Menurut Perry, ekosistem keuangan syariah di Indonesia akan menjadi lebih kuat jika memperoleh dukungan dari pesantren. Karena itu pula, BI mengadopsi berbagai program penguatan dalam peta jalan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada 2017-2025. Dalam peta jalan tersebut, misalnya, terlihat juga ada program pengembangan dan replikasi model bisnis usaha syariah di pesantren, standarisasi laporan keuangan pesantren, pengembangan platform digital, platform pasar virtual, dan sebagainya.
Langkah-langkah menuju penguatan ekonomi dan bisnis pesantren sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Misalnya, BI telah menggulirkan program penguatan sektor pertanian agar lebih terintegrasi dan berbasis komunitas dan digital dengan menggandeng 10 pesantren binaan di Jawa Barat. Program ini menggunakan metode green house. Tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus memelihara ekosistem alam secara berkelanjutan.
“Terakhir, kami juga mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah melalui green wakaf dan dana wakaf tunai. Nantinya, akan dikelola nazhir untuk mendukung usaha pertanian baik pembebasan lahan maulun penyediaan infrastruktur pendukung produksi pertanian di pesantren,” kata Perry Warjiyo.
Pada perkembangannya, telah tercatat ada 110 pondok pesantren di Indonesia yang tergabung Hebitren. Ke-110 pondok pesantren tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.
“Hebitren ini tersebar di seluruh Indonesia dan bertujuan membangkitkan pondok pesantren yang siap mengembangkan unit bisnis secara berjamaah,” katanya. Beberapa anggota Hebitren telah menjalankan bisnis usaha secara bersama-sama.
Di Jawa Timur, misalnya, melalui Hebitren, sejumlah pesantren melakukan pembangunan pusat distribusi produk. Sementara di Sumatera Utara, program yang telah berjalan berupa replikasi pembangunan green house di 7 pondok pesantren sektor pertanian.
Program-program lanjutan akan terus ke berbagai pesantren, ke berbagai daerah, sampai pesantren tak hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, melainkan juga muncul sebagai kekuatan ekonomi baru.