Membicarakan tentang demokrasi Indonesia nampaknya tidak ada habisnya. Selain unik, demokrasi Indonesia penuh keanekaragaman membuatnya menempuh cara yang lain sama sekali. Indonesia yang bermacam-macam suku dan bahasa, kekayaan alam yang melimpah, rupanya masih berusaha memperbaiki dirinya sendiri melalui sistem demokrasi yang tersedia. Memang hanya demokrasilah yang hingga sekarang teruji menyediakan perangkat yang baik untuk kemslahatan suatu bangsa, terlepas dari kritik sejak era filsuf Yunani (seperti Plato yang kecewa karena demokrasi telah membunuh gurunyal; Sokrates) hingga kini.
Demokrasi Indonesia masih terus berproses guna menghadapi tantangan ke depan, sekaligus membuat dirinya tetap hidup. Walaupun sudah sering teruji melalui berbagai peristiwa, tetapi sejak Reformasi nampaknya demokrasi Indonesia secara sangat perlahan berusaha menguatkan dirinya, meski aneka “virus” selalu berusaha merusak ketahanannya.
Demokrasi tentu memiliki goalnya, yaitu sebagaimana tercantum pada cita-cita Pancasila kita. Terutama sekali, Mohammad Hatta mengatakan bahwa inti demokrasi adalah terwujudnya ‘Keadilan Sosial’ yang merata. Agar demokrasi bisa mencapai tujuannya, maka tidak bisa politik dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab. Dibutuhkan etika agar politik dapat berjalan lurus alias tidak melenceng.
Porsi yang diberikan pada peran rakyat oleh demokrasi guna mengingatkan (mengkritisi) kesadaran akan etika di ruang publik tentu saja mengalami tantangan, terutama dari pihak pemegang kekuasaan yang dengan “jahat” melakukan politisasi, termasuk politisasi agama.
Istilah “politik identitas” yang di Indonesia sendiri mulai dikenakan akibat pengalaman politik yang buruk sebelumnya yang melibatkan identias etnis dan agama, seperti China dan Islam, kini pun masih rentan dipakai lagi. Walaupun intensitasnya mungkin tidak terlalu besar, sebab tergantung nanti siapa calon-calon yang maju dalam Pemilu 2024.
Tetapi, apa sebenarnya inti politik identitas itu? Apakah rakyat Indonesia benar-benar peduli pada identitasnya, atau hanya peduli ketika “dikompori” saja oleh golongan tertentu? Di manakah posisi politik identitas itu berada? Siapakah aktornya? Apakah “identitas” itu? Lalu apa “politik identitas” atau “identitas politik” sebenarnya?
Dan apakah “politik identitas” itu benar-benar peduli pada “identitas” atau pada “politik”nya saja? Berarti “politik identitas” yang dimainkan hanya “pura-pura” untuk memikat dan memuluskan jalannya ke kemengan pribadi atau partainya saja? Jelas itu bisa kita sebut pencitraan atau gimmick, tapi apakah tidak ada yang “benar”? Bagaimana menemukan “yang benar”?
Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita coba jawab satu per satu.? Kita toh sama tahu, bahwa politik identitas ini adalah peralatan yang dipakai pihak berkekuasaan (kuat, bermodal, kaya, berpengaruh) untuk mencapai kemenangan, bahkan bisa dengan cara-cara memfitnah dan menghujat hingga menjerumuskan. Hal itu kita kenal dengan istilah hasud, iri, dan dengki, dan tentu saja sangat berbahaya jika sampai menimbulkan perpecahan di tubuh rakyat.
Tapi coba kita belajar dari kasus yang menimpa Sokrates untuk melihat persoalan tentang “politik identitas” ini. Sokrates kala itu dijatuhi hukuman minum racun ketika para murid dan pendukungnya tidak berada di tempat pengadilan tersebut, alih-alih peserta yang memberikan voting kebanyakan telah dibayar oleh “kekuasaan” sehingga suaranya tidak adil.
Sokrates tahu soal itu, bahkan sempat ditawari untuk melarikan diri oleh salah satu muridnya dan sahabatnya yang tersisa. Namun Sokrates menolak. Bagi Sokrates, kebenaran akan hidup lebih panjang daripada kematiannya itu. Pandangan ini mungkin yang bisa kita sebut sebagai harapan. Dalam demokrasi selalu ada harapan, yaitu munculnya kesadaran menyeluruh yang menyinari kebenaran, meski itu membutuhkan waktu.
Maka bagi kita yang adalah santri, yang mungkin rentan juga menghadapi gelombang “politik identitas” di ranah pusat maupun lokal, baiknya kita “bersanad” pada kiai kita dan kepada tntelektualitas kita sekaligus.
Pun, jika ada terjadi praktik politik identitas di sekitar kita, maka alangkah baik kembali kepada nalar untuk memeriksanya dengan informasi dan pengetahuan yang lebih luas dan adil dengan tetap berendah hati. Sebab tak perlu ngotot-ngototan dalam urusan duniawi, apalagi politik. Yang legowo saja, toh kebenaran akan abadi sebagaimana kasus kematian Sokrates.
Kita lalu ingat sajak WS Rendra yang terkenal itu berbunyi, “Apabila agama menjadi lencana politik/maka erosi agama pasti terjadi!/ Karena politik tidak punya kepala/Tidak punya telinga/ Tidak punya hati/Politik hanya mengenal kalah dan menang/Kawan dan lawan/Peradaban yang dangkal!//
Sajak tersebut benar-benar terdengar relevan sampai kini. Dan tentu saja dalam baris-baris sajak itu menyadarkan sekaligus mengajari kita bagaimana keluar daripada kubangan politik itu. Apakah namanya politik identitas yang dimainkan kelompok-kelompok tertentu ataukah identitas politik kita sendiri, bukankah yang paling penting bahwa kita adalah hamba dan bukan selainnya?
WS Rendra sebagai pujangga telah memberikan nasihatnya yang amat berharga, tinggal nasihat itu didengar oleh kita atau tidak atau kita telah melupakannya? Wassalam.