Setiap 22 Oktober, Indonesia merayakan Hari Santri. Pawai, upacara, ucapan apresiasi memenuhi beranda media sosial. Santri dipuji sebagai pejuang, pewaris ulama, penjaga moral bangsa. Tapi ketika euforia mereda, pertanyaan yang lebih penting perlu diajukan: apakah pesantren sudah benar-benar aman bagi santri yang tinggal di dalamnya?
Pertanyaan itu bukan untuk merendahkan pesantren. Justru karena pesantren adalah kekayaan peradaban Islam Nusantara yang tak ternilai, kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan yang terjadi di dalamnya. Mencintai pesantren bukan membela keheningan atas kekerasan, melainkan keberanian untuk memperbaikinya. Islam sendiri tegas: “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya” (HR. Muslim). Diam bukan pilihan yang saleh.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2024 mencatat 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan; 20 persen di antaranya sekitar 114 kasus terjadi di pesantren, menempatkannya sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dengan kasus terbanyak kedua setelah perguruan tinggi. Komisi VIII DPR RI mencatat 107 korban kekerasan seksual di pesantren sepanjang 2024 hingga awal 2025, tersebar dari Jakarta Timur, Lombok, hingga Kalimantan Selatan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus di pesantren hampir selalu melibatkan korban yang jauh lebih banyak dalam satu peristiwa dan diduga kuat merupakan fenomena gunung es.
Di tahun 2025, angka terus naik: JPPI mencatat sekitar 130-an kasus hingga pertengahan tahun. Di Sumenep, 13 santri menjadi korban pemilik pesantren selama 2016–2024. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, puluhan santriwati diduga dianiaya pengasuh pesantren sejak 2024. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, seorang santri meninggal akibat kekerasan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mengidentifikasi 43.497 santri yang berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual. Ini bukan angka kecil, ini alarm.
Pemerintah tidak diam. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi kerangka hukum dasar. Permenag Nomor 73 Tahun 2022 memperkuat standar perlindungan. Pada Oktober 2024, Kemenag menerbitkan Juknis Pengasuhan Ramah Anak (Kepdirjen Pendis Nonor 1262/2024), memuat mekanisme pencegahan, pelaporan, hingga pemulihan korban. Januari 2025, KMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pesantren Ramah Anak ditandatangani Menteri Agama. Namun regulasi tersebut kertas tak otomatis mengubah realita di lapangan.
Celah serius masih menganga. Sebab, UU Pesantren belum mengatur mekanisme penutupan pesantren yang melanggar. Kemenag tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin operasional, sehingga pengawasan lemah sejak dari akar dan banyak kasus justru terjadi di pesantren tanpa izin. Di DIY, misalnya, baru 40 pesantren tersertifikasi sebagai pesantren ramah anak pada 2025. Sementara Kemenag mencatat 49.551 pesantren dengan 4,9 juta santri se-Indonesia. Artinya, mayoritas pesantren belum tersentuh program perlindungan terstruktur sama sekali.
Mengapa kekerasan terus berulang di lingkungan yang dianggap suci? Ada tiga akar struktural yang jarang disentuh.
Pertama, relasi kuasa yang timpang. Islam mengajarkan penghormatan kepada guru, tapi bukan ketaatan buta. Budaya tabarruk, mencari berkah melalui kepatuhan kepada guru kerap disalahartikan menjadi kepatuhan buta tanpa ruang untuk mempertanyakan, apalagi melaporkan, penyimpangan. Penelitian Dinda Adhani (2024, UGM) menyimpulkan bahwa posisi otoritatif inilah faktor utama yang memungkinkan tokoh agama melakukan kekerasan terhadap santri.
Kedua, silence culture yang menghalangi korban bersuara. Santri memilih bungkam karena takut dianggap durhaka atau mencoreng nama lembaga. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menegaskan bahwa minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, ditambah tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman, menjadi faktor utama kerentanan santri.
Ketiga, lemahnya pengawasan eksternal. Pesantren kerap beroperasi sebagai entitas tertutup tanpa kanal komunikasi yang jelas antara wali santri dan pengelola. Ketika kekerasan terjadi, tekanan untuk menjaga nama baik lembaga sering kali mengalahkan perlindungan terhadap korban.
Sejumlah gerakan sudah bergerak. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI) dan Satuan Anti Kekerasan (SAKA) Pesantren yang dibentuk sejak 2024, menyusun standar ARKAN (Rukun Pesantren Aman), meliputi aturan ramah anak, mekanisme pengaduan, dan pendampingan korban. Mei 2026, Gerakan Nasional Pesantrenku Aman Ramah Anak diluncurkan dengan roadshow ke empat provinsi; PBNU menargetkan 1.000 pesantren anggota RMI menandatangani pakta integritas. Ini sinyal baik, tapi sinyal tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah sistem.
Pesantren perlu segera membentuk satgas perlindungan santri yang benar-benar berfungsi, bukan sekadar nama di papan pengumuman beserta kurikulum literasi dan pencegahan kekerasan yang tidak dianggap tabu.
Pemerintah harus segera menutup celah hukum: revisi UU Pesantren agar memuat sanksi dan mekanisme penutupan yang jelas, mewajibkan izin operasional sebelum pesantren beroperasi, dan mengalokasikan anggaran nyata untuk pendampingan korban, bukan sekadar menerbitkan juknis.
Wali santri perlu membangun komunikasi rutin dengan pesantren dan tidak segan mempertanyakan kondisi anak. Ormas Islam perlu menegaskan: penghormatan kepada kiai tidak pernah berarti menutup mata dari kejahatan. Kiai yang berintegritas justru yang pertama mendorong akuntabilitas.
Penghormatan yang sesungguhnya kepada santri bukan hanya spanduk dan upacara melainkan jaminan bahwa setiap anak yang dititipkan ke pesantren bisa pulang dalam keadaan utuh: tubuhnya tidak disakiti, jiwanya tidak dilukai, masa depannya tidak dicuri. Pesantren aman dan nyaman bukan slogan. Ia harus menjadi sistem: pelaporan yang berfungsi, pengawasan yang berkala, sanksi yang tegas, dan pemulihan yang manusiawi bagi korban.
Setelah Hari Santri berlalu, setelah bendera dikibarkan, dan pejabat berpamitan, pertanyaan itu tetap menggantung: apakah para santri kita aman hari ini? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menentukan seberapa sungguh-sungguh kita menghormati mereka.
