Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Salah satu yang menarik dicermati adalah berbagai komentar di linimasa media sosial (medsos).
Beragam komentar di medsos, misalnya, ada yang tidak rela, karena katanya, Prabowo bisa dapat suara karena ada Gibran. Ada magnet Jokowi di situ.

Ada yang cukup menaruh simpati. Ada yang berkomentar Gibran mundur bukan karena faktor politik elit, tapi karena sudah tidak kuat lagi memiliki atasan yang toxic. Bahkan yang cukup menggelitik, ada yang bilang Gibran mundur, karena merasa gantengnya kelewatan. Memang ada-ada saja Netizen +62.
Juga tak kalah ramai, banyak yang ngepost foto diri, terus diberi caption “saya tahu pak Prabowo berkemungkinan menelepon, namun, harus sudah saya katakan lebih dulu, bahwa saya sibuk, lowongan untuk jadi Wapres diberi ke yang lain saja”. Ada lagi yang berseloroh sekarang bukan hanya tersedia 19 juta lapangan pekerjaan. Sudah nambah. Menjadi 19 juta + 1 lapangan pekerjaan yang tersedia.
Terlepas dari keunikan ekspresi para netizen soal kemunduran Gibran, ada agenda kenegaraan serius yang harus segera ditangani pemerintah. Ditambah lagi, evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran—seperti “rapor” yang dirilis CELIOS—menuntut kejelasan arah kebijakan ke depan. Di titik inilah, kita perlu kembali membaca konsep politik dalam Islam sebagai bahan refleksi bersama dalam menilai arah perjalanan negara.
Politik sebagai Jalan Kemaslahatan
Politik atau bahasa arabnya as-siyasah didefinisikan sebagai
ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح و أبعد عن الفساد, وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي
Dari sini bisa diartikan politik sebagai sesuatu yang bisa menjadikan manusia dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kebinasaan atau kesengsaraan. Tidak diletakkan oleh nabi. Dan tidak pula berdasarkan wahyu.
(Perkataan Syekh Ibnu Aqil al-Hambali dalam kitab ath-Thuruq al-Hukumiyyah fis Siyasah asy-Syariyyah Libnil Qayyim Al-Jauziyyah karangan Muhammad Bin Abu Bakr Ayyub. Dan saya mengutipnya dari buku Fiqh Tata Negara karya Kiai Afifuddin Muhajir)
Dengan definisi ini, Kiai Afif menyebut bahwa politik atau siyasah dalam Islam bukanlah berkarakter Machiavellian yang menghalalkan segala cara, melainkan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Dengan definisi ini jelas bahwa politik dalam Islam sangat mengedepankan kemaslahatan manusia mencakup terhindar dari kerusakan dan kesengsaraan.
Ditambah kaidah lain menyangkut siyasah yang masyhur:
