Kekeliruan Gus Ulil tersebut berangkat dari penyamaan antara mafsadah orang berhaji dengan mafsadah mengelola tambang. Dilema menghadapi dua mafsadah dalam mengelola tambang tidak sama dengan mafsadah yang Gus Ulil sebutkan pada contoh kaidah tersebut.
Beliau mencontohkan orang kelaparan yang sedang melakukan haji yang dihadapkan pada dua pilihan saja, yaitu antara makan bangkai atau memakai hewan buruan yang keduanya sama-sama haram dilakukan. Tentu ini hampir sama —berarti berbeda— dengan masalah NU dalam mengelola tambang.

Mafsadah yang muncul pada kasus orang yang melakukan haji adalah mafsadah yang hanya bisa diatasi oleh individu tersebut, sehingga kewajiban tersebut —ia wajib sebab ia legal setelah adanya larangan— bisa gugur dengan tindakan orang terkait. Dan tindakan tersebut sudah dinilai cukup dengan satu kali saja.
Sementara, mafsadah yang terdapat pada pengelolaan tambang batu bara adalah mafsadah yang hanya bisa diatasi oleh banyak pihak yang tak tertentu. Jika demikian, maka kewajiban mengelola tambang —ia wajib sebab ia legal setelah adanya larangan— itu disebut fardu kifayah, bukan wajib personal sebagaimana dalam kasus haji, yang konsekuensinya adalah bisa gugur dengan dilakukan oleh segelintir orang.
Sementara itu, fakta lapangan mengatakan bahwa sudah cukup mafsadah tersebut diatasi oleh pihak yang saat ini sedang menjalankannya. Maka, jika tindakan tersebut sudah dapat mengatasi mafsadah yang ada kewajiban mengelola tambang menjadi gugur dan kembali pada hukum awal, yaitu haram. Dan itulah batas kadar cukup yang tidak boleh dilewati, sehingga NU tidak punya alasan yang dapat diterima untuk mengambil wilayah tersebut.
