Di balik kemudahan akses, kita menyaksikan paradoks baru: algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan engagement justru mendorong konten sensasional, dangkal, dan kadang menyesatkan.
Akibatnya, media sosial cenderung lebih mempromosikan polarisasi daripada pemahaman. Fenomena “guru dadakan” muncul: figur-figur yang tidak memiliki legitimasi keilmuan namun mendapat jutaan pengikut karena kemampuan retoris dan narasi populis mereka. Dari teori konspirasi hingga hoaks politik, konten semacam ini menyebar lebih cepat daripada klarifikasi ilmiah.
Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death pernah mengingatkan bahwa ketika pendidikan dibungkus hiburan, maka pesan kritis menjadi kabur. Media sosial bukan hanya memperkuat gejala ini, tetapi memproduksinya secara sistemik. Dan ironisnya, algoritma yang mengatur arus informasi itu tidak dibuat oleh rakyat, tetapi oleh korporasi global yang mengejar profit melalui atensi publik.
Jika kita ingin serius menjadikan media sosial sebagai ruang belajar kolektif, maka pendekatan moralistik saja tidak cukup. Kita butuh analisis ekonomi-politik yang menyeluruh: siapa yang mengontrol data, siapa yang mengendalikan arus informasi, dan siapa yang disenyapkan. Menyalahkan rendahnya literasi publik tanpa membongkar logika pasar digital hanya akan membuat kita memarahi korban, bukan menantang pelaku dominasi.
Dalam konteks ini, solusi tidak bisa bertumpu hanya pada “seruan turun gunung” dari para pakar. Kita butuh kebijakan struktural: literasi digital harus masuk kurikulum dasar, platform harus dituntut transparansi algoritmik, dan regulasi tidak boleh semata-mata represif, tapi berpihak pada distribusi pengetahuan yang adil. Komunitas akar rumput, pesantren, dan kelompok marjinal perlu mendapat dukungan untuk menciptakan kanal-kanal produksi konten yang independen dan berdaya.