Rumah tangga pada dasarnya dibangun untuk menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai tempat bertumbuhnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Di balik pintu rumah yang tampak baik-baik saja, masih banyak keluarga yang menghadapi konflik hingga berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk kekerasannya pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi.
KDRT hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Padahal, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
Di balik banyak kasus KDRT, masalah finansial kerap menjadi pemicu yang paling dekat. Tekanan ekonomi tidak hanya membuat rumah tangga menjadi rapuh, tetapi juga dapat memunculkan konflik, kemarahan, dan dominasi yang berujung pada kekerasan. Dalam banyak situasi, uang bukan sekadar persoalan memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga dapat menjadi alat kuasa dalam relasi keluarga.
Data terbaru menunjukkan bahwa persoalan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan keretakan rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sedikitnya 100.198 kasus perceraian di Indonesia dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Di sisi lain, Komnas Perempuan mencatat 321.721 kasus yang berkaitan dengan relasi rumah tangga tidak sehat dan KDRT. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan finansial bukanlah masalah sepele, melainkan faktor yang dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Namun, persoalan keuangan dalam KDRT tidak hanya berhenti sebagai pemicu konflik. Terdapat bentuk kekerasan yang sering kali luput dari perhatian, yaitu kekerasan ekonomi atau KDRT finansial. Bentuknya dapat berupa pengontrolan uang secara sepihak, pelarangan pasangan untuk bekerja, penelantaran nafkah, hingga perampasan penghasilan korban.