Setiap bangsa punya cara mengenang para pahlawannya. Kita menyalakan api semangat, tapi jarang menyalakan api kesadaran. Kadang, dalam upaya memuliakan masa lalu, kita justru menodainya dengan lupa.
Kata pahlawan selalu terdengar mulia. Tapi di balik kemilau itu, sering tersembunyi kepentingan, citra, dan politik ingatan. Ia bisa menjadi penghormatan bagi keberanian, tapi juga alat untuk menutupi luka sejarah. Dalam sejarah bangsa ini, gelar “pahlawan nasional” kadang lebih mencerminkan siapa yang menulis kisahnya, bukan siapa yang benar-benar berjuang untuk manusia.
Setiap 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar, baliho dipasang, pidato dilantangkan. Namun jarang kita bertanya dengan jujur: siapa sebenarnya yang layak disebut pahlawan? Apakah cukup karena ia berjasa bagi negara, atau harus juga bersih dari darah sesama manusia?
Pertanyaan itu menggema lagi ketika pemerintah menetapkan Soeharto dan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dua nama yang mustahil berdampingan tanpa menimbulkan kegelisahan. Soeharto, sang penguasa yang tiga dasawarsa memegang kendali negeri dengan tangan besi, disandingkan dengan Marsinah, buruh perempuan yang mati karena memperjuangkan upah. Yang satu simbol kekuasaan, yang satu simbol perlawanan. Yang satu menciptakan sistem represi, yang lain menjadi korban dari sistem itu.