Sayangnya, pemotongan anggaran Perpusnas hingga hampir 50% meruntuhkan logika tersebut. Ketika anggaran operasional benteng literasi nasional ini dipangkas secara ekstrem, bisa dipastikan berbagai program krusial akan lumpuh. Mulai dari digitalisasi naskah Nusantara, pengadaan koleksi buku baru, perluasan akses jurnal ilmiah, hingga pembinaan perpustakaan di daerah-daerah pelosok dan pesantren yang selama ini mengandalkan stimulan dari pusat.
Di titik inilah kita patut menagih transparansi penuh dari pemerintah. Sangat tidak adil jika sektor perbukuan terus diperas sebagai komoditas penambah pendapatan negara, namun anggaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru diposisikan sebagai pos yang paling mudah dikorbankan dalam efisiensi anggaran.
Menyelamatkan Peradaban
Bagi dunia santri dan akademisi, situasi ini adalah alarm keras. Pesantren atau lembaga pendidikan lainya mengajarkan bahwa ilmu harus bersifat inklusif, berkah, dan dapat diakses oleh siapa saja yang haus akan kebenaran, tanpa sekat ekonomi. Ketika negara memperlakukan buku dengan logika pasar murni tanpa keberpihakan yang jelas, maka membaca dan memiliki buku lambat laun akan bergeser menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir elite ekonomi.
Kebijakan ini harus segera dievaluasi total sebelum dampak buruknya bergulir terlalu jauh. Pemerintah tidak boleh rabun terhadap masa depan jangka panjang bangsa ini. Transparansi pemanfaatan pajak di sektor industri kreatif dan literasi harus dibuka benderang ke publik. Lebih dari itu, memulihkan anggaran Perpusnas ke angka yang rasional bukan lagi sekadar pilihan politik anggaran, melainkan kewajiban konstitusional demi menyelamatkan generasi masa depan dari bahaya pendangkalan berpikir (digital amnesia dan loss of critical thinking).
Kita tidak boleh lupa bahwa keruntuhan Baghdad dan perpustakaan Bayt al-Hikmah dulu diakibatkan oleh serangan fisik tentara Mongol yang membuang buku-buku ke Sungai Tigris hingga airnya menghitam oleh tinta. Sungguh ironis jika di zaman modern ini, kelumpuhan pusat literasi kita bukan karena serangan fisik bangsa asing, melainkan karena kebijakan anggaran dan pajak dari bangsa sendiri. Jangan sampai di masa depan, kita menjadi bangsa yang gagah secara infrastruktur fisik, namun keropos, kosong, dan sekarat dalam urusan isi kepala.