Indonesia tengah berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Tahun 2026 ditandai sebagai titik awal implementasi penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang belum pernah ada tandingannya dalam hal skala, anggaran, maupun ambisi logistik di tanah air.
Sebagai sebuah “megaproyek” sosial, MBG bukan sekadar janji politik yang terealisasi; ia adalah eksperimen sosiologis terbesar untuk mengubah nasib bangsa melalui piring makan. Namun, di balik antusiasme dan aroma masakan yang mengepul dari dapur-dapur sekolah, tersimpan perdebatan sengit: apakah ini investasi suci bagi masa depan, ataukah justru bom waktu fiskal yang akan membebani generasi mendatang?
Akar Masalah: Mengapa Harus MBG?
Untuk memahami urgensi MBG, kita harus melihat potret buram kualitas sumber daya manusia (SDM) kita. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam masalah stunting kronis dan tingkat literasi (PISA) yang stagnan di papan bawah dunia. Malnutrisi bukan sekadar masalah perut kosong, melainkan hambatan biologis yang mencegah perkembangan sinapsis di otak anak-anak kita. Tanpa intervensi gizi yang radikal, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanyalah slogan kosong di atas kertas.
Program MBG hadir dengan premis yang kuat: negara harus hadir di meja makan setiap anak. Dengan menjamin asupan protein, vitamin, dan mineral secara konsisten selama hari sekolah, pemerintah berupaya menciptakan “pemerataan biologis”. Artinya, seorang anak dari keluarga prasejahtera di pelosok desa harus memiliki kesempatan pertumbuhan kognitif yang sama dengan anak di kota besar. Secara teoritis, ini adalah langkah dekonstruksi kemiskinan yang sangat fundamental.
Dilema Fiskal
Pertanyaan “siapa yang membayar?” tetap menjadi hantu dalam setiap diskusi kebijakan publik. Anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom. Dalam konteks ruang fiskal yang terbatas, alokasi dana sebesar ini ibarat pisau bermata dua.
Di satu sisi, pengeluaran untuk MBG dapat dilihat sebagai “belanja modal manusia” (human capital investment). Setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini diprediksi akan kembali berkali-kali lipat dalam bentuk produktivitas tenaga kerja 20 tahun ke depan. Namun, di sisi lain, pengalihan anggaran dari sektor produktif lain—seperti infrastruktur energi terbarukan atau subsidi riset teknologi—bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek.