Ketika Pajak Mencekik, Apa Kata Ibnu Khaldun

Ketika penerimaan negara terus dikejar, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: jangan sampai negara terlalu sibuk mengambil hasil dari rakyat, tetapi lupa menjaga agar rakyat tetap mampu menghasilkan.

Ada sebuah pernyataan menarik yang disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada 13 November 2026. Pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil meminta dukungan masyarakat dan media agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Alasannya sederhana: penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Sekilas, pernyataan itu terdengar wajar. Negara memang membutuhkan uang. Tidak mungkin pemerintah menjalankan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan berbagai program lainnya tanpa sumber pendanaan yang memadai. Pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Namun, ketika angka yang dibicarakan mencapai ratusan triliun rupiah dan waktu yang tersisa hanya sekitar dua bulan, ada pertanyaan yang menarik untuk direnungkan lebih jauh.

Apakah persoalan penerimaan negara cukup diselesaikan dengan mengajak masyarakat semakin patuh membayar pajak? Apakah semakin besar pungutan otomatis membuat penerimaan negara semakin besar? Dan apakah pemerintah sudah cukup memperhatikan kemampuan masyarakat untuk terus bekerja, berdagang, berproduksi, serta mengembangkan usaha di tengah berbagai kewajiban yang harus ditanggung?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan hal baru. Berabad-abad sebelum sistem perpajakan modern berkembang seperti sekarang, seorang pemikir Muslim bernama Ibnu Khaldun telah membahas persoalan tersebut secara mendalam dalam karya monumentalnya, Al-Muqaddimah.

Menariknya, pembahasan itu bukan sekadar nasihat moral tentang baik dan buruknya seorang penguasa. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pungutan, perilaku masyarakat, kegiatan ekonomi, kemewahan penguasa, dan kemunduran sebuah pemerintahan.

Seolah-olah ia sedang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka penerimaan: menjaga agar sumber penerimaan itu sendiri tidak rusak.

Pembacaan Utuh

Sebelum membicarakan pemikiran Ibnu Khaldun, mari kita lihat data yang disampaikan pemerintah.

Berdasarkan laporan realisasi APBN sampai 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp514 triliun yang perlu dikumpulkan pada November dan Desember.

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Jika diperinci, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun. Bahkan, realisasi PNBP telah melampaui target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun.

Penerimaan pajak sendiri menunjukkan pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,10 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun.

Data ini penting karena memberikan gambaran yang lebih lengkap. Kita tidak sedang membicarakan negara yang sama sekali tidak memiliki penerimaan. Kita sedang membicarakan pemerintah yang telah mengumpulkan penerimaan dalam jumlah sangat besar, tetapi masih harus mengejar target yang telah ditetapkan.

Karena itu, angka Rp514 triliun tidak tepat disebut sebagai kekurangan uang tunai atau kekosongan kas negara. Angka tersebut merupakan selisih antara realisasi penerimaan pajak hingga Oktober dan proyeksi penerimaan pajak akhir tahun.

Akan tetapi, justru di sinilah diskusi yang lebih mendalam perlu dimulai. Ketika pemerintah memiliki target penerimaan yang besar, bagaimana cara mencapainya tanpa mengorbankan kemampuan ekonomi masyarakat?

Sebab, penerimaan negara bukan angka yang jatuh dari langit. Ada aktivitas ekonomi di belakangnya. Ada perusahaan yang berproduksi, pedagang yang berjualan, pekerja yang memperoleh penghasilan, petani yang memanen hasil bumi, dan masyarakat yang melakukan transaksi setiap hari.

Dengan kata lain, di balik angka triliunan rupiah yang tercatat dalam laporan keuangan negara, ada aktivitas masyarakat yang menjadi sumbernya.

Sedikit Pungut, Penerimaan Besar

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun secara khusus menulis satu pembahasan dengan judul:

فَصْلٌ فِي الْجِبَايَةِ وَسَبَبِ قِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا

“Pembahasan tentang penerimaan negara serta sebab-sebab sedikit dan banyaknya.”

Ia membuka pembahasan itu dengan pernyataan yang sangat menarik:

إِنَّ الْجِبَايَةَ أَوَّلَ الدَّوْلَةِ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْوَزَائِعِ كَثِيرَةَ الْجُمْلَةِ، وَآخِرَ الدَّوْلَةِ تَكُونُ كَثِيرَةَ الْوَزَائِعِ قَلِيلَةَ الْجُمْلَةِ.

“Sesungguhnya penerimaan negara pada awal berdirinya pemerintahan memiliki pungutan yang sedikit, tetapi jumlah keseluruhannya besar. Sementara pada akhir masa pemerintahan, pungutannya menjadi banyak, tetapi jumlah penerimaannya justru sedikit.”

Inilah salah satu gagasan paling menarik dari Ibnu Khaldun. Ia sedang menjelaskan sebuah paradoks: pungutan yang semakin besar tidak selalu menghasilkan penerimaan yang semakin besar pula.

Mengapa bisa demikian?

Karena penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya pungutan, tetapi juga oleh keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi sumber penerimaan tersebut.

Bayangkan sebuah kerajaan yang baru berdiri. Penguasanya masih hidup sederhana. Kebutuhan pemerintahan belum terlalu banyak. Masyarakat diberi ruang untuk bekerja, berdagang, bertani, dan mengembangkan usaha. Pungutan yang dikenakan relatif ringan.

Karena bebannya tidak terlalu berat, masyarakat tetap memiliki semangat untuk bekerja. Petani menggarap sawahnya, pedagang memperluas dagangannya, dan para pengusaha mengembangkan kegiatan produksinya.

Akhirnya, meskipun pungutan yang dikenakan kepada setiap orang relatif kecil, jumlah penerimaan secara keseluruhan dapat menjadi besar karena aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik.

Di sinilah Ibnu Khaldun memperlihatkan bahwa kekuatan penerimaan negara bukan semata-mata terletak pada kemampuan mengambil uang dari masyarakat, melainkan juga pada kemampuan menjaga agar masyarakat tetap produktif.

Negara yang mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sesungguhnya sedang merawat sumber penerimaannya sendiri. Namun, ketika kebutuhan penguasa membesar, beban masyarakat ikut membesar

Ibnu Khaldun kemudian menjelaskan perubahan yang terjadi ketika sebuah pemerintahan semakin lama semakin mapan.

Ia menulis:

وَتَكَثَّرَتْ عَوَائِدُهُمْ وَحَوَائِجُهُمْ بِسَبَبِ مَا انْغَمَسُوا فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالتَّرَفِ.

“Kebiasaan dan kebutuhan mereka semakin banyak karena mereka telah tenggelam dalam kenikmatan dan kemewahan.”

Kalimat ini patut diperhatikan. Menurut Ibnu Khaldun, ketika kekuasaan semakin mapan, kebiasaan hidup mewah dapat tumbuh di lingkungan penguasa. Kebutuhan semakin banyak, pengeluaran semakin besar, dan keinginan untuk mempertahankan kemewahan itu pun semakin kuat. Akibatnya, muncul dorongan untuk memperbesar penerimaan negara.

Ia melanjutkan:

فَيُكْثِرُونَ الْوَظَائِفَ وَالْوَزَائِعَ حِينَئِذٍ عَلَى الرَّعَايَا وَالْأَكْرَةِ وَالْفَلَّاحِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَغَارِمِ.

“Maka mereka memperbanyak berbagai kewajiban dan pungutan atas rakyat, para pekerja, para petani, dan seluruh pihak yang menanggung beban pungutan.”

Di sini, kritik Ibnu Khaldun terasa sangat relevan untuk dijadikan bahan evaluasi pemerintahan modern.

Tentu saja, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa setiap kenaikan pajak pada masa sekarang disebabkan oleh kemewahan penguasa. Negara modern memiliki struktur pengeluaran, kewajiban konstitusional, dan kebutuhan pelayanan publik yang jauh lebih kompleks.

Namun, prinsip yang ditawarkan Ibnu Khaldun tetap layak digunakan untuk menguji kebijakan: apakah peningkatan kebutuhan penerimaan negara benar-benar sejalan dengan kepentingan publik? Apakah pengeluaran pemerintah telah dikelola secara efisien? Apakah setiap pungutan baru memiliki dasar yang jelas dan manfaat yang sebanding?

Sebab, jangan sampai masyarakat terus diminta meningkatkan kontribusi, sementara pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan yang sama dalam mengendalikan pengeluaran.

Tinggalkan Balasan