Ketika Pajak Mencekik, Apa Kata Ibnu Khaldun

إِلَى أَنْ يَنْتَقِضَ الْعُمْرَانُ بِذَهَابِ الْآمَالِ مِنَ الِاعْتِمَارِ، وَيَعُودَ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى الدَّوْلَةِ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاعْتِمَارِ عَائِدَةٌ إِلَيْهَا.

“Hingga pembangunan dan kemakmuran masyarakat menjadi rusak karena hilangnya harapan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Akibatnya, dampak buruk itu kembali menimpa negara, sebab manfaat dari kegiatan ekonomi tersebut pada akhirnya juga kembali kepada negara.”

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Perhatikan bagian terakhir: لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاعْتِمَارِ عَائِدَةٌ إِلَيْهَا.

“Karena manfaat kegiatan ekonomi itu kembali kepada negara.”

Inilah inti pemikiran Ibnu Khaldun. Negara membutuhkan masyarakat yang hidup, produktif, dan memiliki kemampuan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat bukan sesuatu yang berdiri di luar kepentingan negara. Justru kegiatan itulah yang menjadi salah satu fondasi kekuatan negara.

Petani yang berhasil panen memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi. Pedagang yang berkembang menciptakan transaksi. Perusahaan yang tumbuh membuka lapangan pekerjaan. Pekerja yang memperoleh penghasilan meningkatkan daya beli. Semua itu menciptakan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya juga menjadi sumber penerimaan negara.

Karena itu, kebijakan fiskal yang baik tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa banyak uang yang dapat dikumpulkan hari ini. Ia juga harus memperhitungkan apakah masyarakat masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan pada tahun-tahun berikutnya.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengoptimalkan penerimaan jangka pendek, tetapi mengabaikan kesehatan sumber penerimaan jangka panjang.

Meminta dukungan masyarakat itu wajar, tetapi kepercayaan tidak bisa hanya diminta.

Kembali kepada pernyataan Suahasil Nazara. Ketika pemerintah meminta dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak, secara prinsip permintaan itu dapat dipahami. Pajak merupakan kewajiban warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak juga diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

Namun, dukungan masyarakat tidak semestinya dipahami hanya sebagai kesediaan untuk membayar. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan publik.

Masyarakat tentu ingin mengetahui apakah uang yang mereka bayarkan dikelola dengan baik. Apakah belanja negara benar-benar memberikan manfaat? Apakah pembangunan berjalan tepat sasaran? Apakah pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien? Apakah korupsi ditindak secara serius? Apakah pelayanan publik semakin baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewajiban perpajakan. Justru itulah bagian dari hubungan yang sehat antara negara dan masyarakat.

Negara meminta masyarakat memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, negara juga berkewajiban menunjukkan bahwa uang publik dikelola secara bertanggung jawab.

Kepercayaan tidak tumbuh hanya karena pemerintah mengatakan bahwa pajak digunakan untuk pembangunan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat dapat melihat dan merasakan hasil pengelolaannya.

Sebab, masyarakat bukan hanya pembayar pajak. Mereka juga pemilik kepentingan atas uang publik yang dikelola negara.

Maka, jika pemerintah mengajak masyarakat mendukung penerimaan pajak, pemerintah juga harus membuka ruang evaluasi terhadap kualitas belanja, efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Jangan sampai masyarakat hanya diminta memahami kebutuhan pemerintah, sementara pemerintah tidak cukup berusaha memahami beban masyarakat. Jangan hanya mengoptimalkan penerimaan, optimalkan juga pengeluaran

Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam persoalan ini: penerimaan dan pengeluaran negara harus dibicarakan secara bersamaan.

Kita sering mendengar istilah optimalisasi penerimaan pajak. Istilah ini tentu penting. Namun, optimalisasi penerimaan seharusnya tidak berjalan sendirian tanpa diikuti optimalisasi belanja negara.

Jika pemerintah ingin memperbesar penerimaan, pemerintah juga harus serius mengendalikan pengeluaran yang tidak produktif.

Jika masyarakat diminta berhemat dan memenuhi kewajiban, pengelolaan anggaran negara juga harus memperlihatkan disiplin yang sama.

Jika pelaku usaha diminta meningkatkan efisiensi, birokrasi pun harus melakukan hal serupa. Sebab, keadilan fiskal bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi juga bagaimana uang yang dibayarkan itu digunakan.

Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa kemewahan dan pembengkakan kebutuhan penguasa dapat mendorong peningkatan pungutan. Karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintahan adalah kemampuan mengendalikan kebutuhan dan pengeluarannya sendiri.

Negara tidak boleh menjadikan peningkatan penerimaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas belanja, produktivitas masyarakat, keadilan distribusi, dan manfaat pelayanan publik juga harus menjadi ukuran.

Sebab, anggaran yang besar belum tentu menunjukkan pemerintahan yang efektif. Sebaliknya, kemampuan menghasilkan manfaat besar dari anggaran yang dikelola secara efisien merupakan salah satu tanda tata kelola yang baik.

Solusi Ibnu Khaldun

Pada bagian akhir pembahasannya, Ibnu Khaldun memberikan prinsip yang sangat jelas:

أَنَّ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي الِاعْتِمَارِ تَقْلِيلُ مِقْدَارِ الْوَظَائِفِ عَلَى الْمُعْتَمِرِينَ مَا أَمْكَنَ.

“Sesungguhnya salah satu sebab terkuat bagi kemakmuran adalah mengurangi beban pungutan atas orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, sejauh memungkinkan.”

Kemudian ia menjelaskan:

فَبِذَلِكَ تَنْبَسِطُ النُّفُوسُ إِلَيْهِ لِثِقَتِهَا بِإِدَارَةِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ.

“Dengan demikian, jiwa masyarakat menjadi lapang untuk melakukan kegiatan ekonomi karena mereka yakin akan memperoleh manfaat darinya.”

Kalimat ini bukan berarti Ibnu Khaldun menghendaki negara tanpa pajak. Ia juga tidak sedang menawarkan kebijakan bahwa seluruh pungutan harus dihapus. Ia sedang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar pungutan tidak merusak semangat masyarakat untuk bekerja dan menghasilkan.

Dalam bahasa kebijakan modern, gagasan ini dapat dibaca sebagai pentingnya menjaga insentif ekonomi, kemampuan membayar, kepatuhan sukarela, iklim investasi, dan keberlanjutan basis pajak.

Masyarakat yang merasa kegiatan ekonominya memiliki prospek akan lebih terdorong untuk mengembangkan usaha. Sebaliknya, masyarakat yang merasa seluruh pertambahan hasil kerjanya hanya akan diikuti oleh pertambahan beban dapat kehilangan dorongan untuk berkembang.

Maka, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber penerimaan itu sendiri.

Mau Buahnya, Lupa Pohonnya

Pada akhirnya, pembahasan Ibnu Khaldun membawa kita pada satu pemahaman yang sangat mendasar: negara dan masyarakat bukan dua pihak yang seharusnya saling menghabiskan.

Negara membutuhkan masyarakat yang produktif. Masyarakat membutuhkan negara yang adil, mampu memberikan pelayanan, menjaga kepastian hukum, dan mengelola uang publik secara bertanggung jawab.

Pernyataan Suahasil tentang target penerimaan pajak Rp514 triliun dapat menjadi momentum untuk membicarakan persoalan ini secara lebih luas. Bukan untuk menolak pajak, bukan pula untuk menuduh pemerintah tanpa dasar, melainkan untuk mengingatkan bahwa keberhasilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak uang yang berhasil dipungut.

Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah kebijakan tersebut membuat masyarakat semakin mampu menghasilkan? Apakah dunia usaha semakin berkembang? Apakah masyarakat semakin percaya kepada pengelolaan keuangan negara? Dan apakah uang yang dikumpulkan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan?

Sebab, pajak memang dapat mengisi kas negara. Namun, produktivitas masyarakatlah yang menjaga agar sumber penerimaan itu tetap hidup.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar penerimaan, tetapi lupa merawat sumber penerimaan. Jangan sampai negara terlalu bersemangat memungut hasil, tetapi kurang memperhatikan bagaimana masyarakat memperoleh hasil tersebut.

Ibarat seorang pemilik kebun, ia tentu berhak memetik buah dari pohon yang ditanamnya. Namun, jika setiap hari ia hanya memikirkan berapa banyak buah yang harus dipetik, tanpa menyiram, merawat, dan menjaga kesuburan pohonnya, suatu saat ia akan mendapati bahwa pohon itu tidak lagi menghasilkan buah.

Begitulah peringatan Ibnu Khaldun kepada para penguasa. Negara tidak menjadi kuat hanya karena semakin banyak mengambil dari rakyat. Negara menjadi kuat ketika rakyatnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan, kesempatan untuk berkembang, dan kepercayaan bahwa hasil kerja mereka dikelola untuk kepentingan bersama.

Sebab, pemerintah boleh mengejar target penerimaan, tetapi jangan sampai target itu membuatnya lupa bahwa di balik setiap rupiah yang masuk ke kas negara, ada kehidupan, tenaga, usaha, dan harapan masyarakat yang harus tetap dijaga.

Tinggalkan Balasan