“Kalau begitu, silakan tanda tangan.”
Calon santri itu pun membubuhkan tanda tangan termasuk juga tanda tangan orang tua sebagai komitmen terhadap aturan pesantren. Jika hitam di atas putih itu sudah menjadi penanda (amanah), maka apapun bentuk sanksinya adalah sebuah kewajaran. Tidak ada lagi alasan untuk menisbikan sebuah tindakan yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Hakikat dari sebuah hukuman adalah adanya pelanggaran. Tidak akan ada hukuman (sanksi) kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Begitu juga dengan pelanggaran membawa HP, menggunakannya, merupakan sebuah pelanggaran. Jika kemudian pesantren memberikan teguran yang keras (baca: tegas), maka itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri.
Inikah Anarkisme Pesantren?
Umumnya, perlakuan sanksi tegas dilaksanakan ketika sudah pada tahap akhir. Sebelum memasuki tindakan yang lebih “sadis”, membakar atau menghancurkannya, dilakukan dulu pembinaan-pembinaan. Nah, pada saat pembinaan itu sudah tidak mempan, maka langkah terkahir adalah sanksi tegas dan terkesan sadis.
Apakah itu artinya pesantren terkontaminasi anarkisme, radikalisme, premanisme, dan kriminalisme? Sekali-kali tidak! Tindakan yang semacam itu bukan sebuah anarkisme. Tetapi itu adalah bentuk hukuman demi sebuah nilai etika (akhlak) di masa yang akan datang.
Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah bentuk-bentuk premanisme. Padahal, harga HP tidak dapat ditukar dengan harga diri, etika, dan akhlaqul karimah. HP masih bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Apalagi bagi mereka yang tergolong aghniya’, orang-orang berharta. Bahkan orang yang biasa-biasa saja sekarang ini mampu membeli android. Jadi, harga gadget jangan ditukar dengan harga kerusakan akhlak.
Belum lagi jika di dalam HP tersebut memuat konten-konten yang tidak benar. Video-video yang tidak senonoh saat ini dapat diakses dalam hitungan detik. Maka jika ini yang terjadi, membakar dan merusak android bukan persoalan sadis dan anarkis. Akan tetapi mencoba menjaga etika anak bangsa agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan.
Akhirnya, mari kita hormati pihak pesantren yang mencoba menegakkan peraturan secara tegas dan benar. Pun demikian, bukan sesuatu yang dibenarkan ketika pihak pesantren menerapkan sanksi tegas tanpa adanya pembinaan lebih awal. Artinya kita harus sama-sama memahami bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menjaga nilai-nilai akhlak dan akidah. Agar para santri tetap dalam tujuan utama, mendapatkan pendidikan demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Wallahu A’lam!