Kasus serupa, yakni penggunaan ilmu sosial liberal untuk rekayasa sosial tertentu, juga terjadi di beberapa negara Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang pernah mengalami kolonialisme dan krisis ekonomi. Dalam kasus rekayasa sosial di Indonesia era Orde Baru, Islam berada di pinggiran. Ibarat proses membuat lontong menjadi ketoprak, Islam adalah ‘bawang goreng’, yakni menjadi agen kedua yang memberikan justifikasi etis atas agenda-agenda ekonomi politik yang telah ditetapkan elite-elite Orde Baru.
Seminar international ini bertujuan untuk menyebarkan, mempromosikan, dan mengonsolidasikan Islam rahmatan lil ‘alamin ala Indonesia yang telah terbukti damai secara sosial dan sejarah. Unsur persuasif tentu ada. Dengan begitu, maka seminar ini sepertinya agak sedikit mengandung muatan strategis untuk memengaruhi, minimal di tatanan wacana dan syukur-syukur pada tatanan praktik, negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
Dari serangkaian Zoom yang kami lakukan, ternyata menciptakan situasi sosial dengan Islam dan demokrasi pada posisi harmonis adalah perkara tak mudah, dan boleh dikatakan sangat bergantung pada ‘keberuntungan’ atas modal sosial apa yang menjadi takdir suatu negara.
Makna demokrasi dalam agenda seminar kami adalah soal kewargaan, kesetaraan akses politik, keberdayaan perempuan, dan kebebasan media. Di Pakistan, misalnya, Islam memang telah ada sejak lama, namun begitu juga dengan kultur patrialkalnya. Madrasah bagi anak-anak, ada. Namun madrasah jadi mereproduksi tatanan sosial yang kurang kondusif bagi keberdayaan perempuan. Belum ditambah juga oleh masalah rezim politik yang sensitif pada organisasi-organisasi Islam.
Sensitivitas serupa juga diakui oleh beberapa teman PCI di Mesir dan Tunisia, bahwa sulit bagi organisasi Islam untuk bisa eksis karena ketatnya screening ideologi, tujuan, dan lain sejenisnya. Dengan kata lain, kehendak politik belum cukup legowo untuk memberikan ruang bagi organisasi Islam berbasis pemberdayaan masyarakat untuk bergerak penuh. Universitas dan pemerintah adalah dua institusi utama bagi persebaran konsep keislaman di negara-negara Timur Tengah.
Panorama berbeda terjadi di Malaysia. Di sana, Islam dan Melayu menjadi identitas yang saling menubuh. Kontrol terhadap otoritas agama dipegang sepenuhnya oleh negara. Tak ada penceramah freelance yang tiba-tiba lahir dari masjid komplek atau forum kajian apapun. Semua penceramah harus punya sertifikasi profesi pendakwah. Tiga hal yang tak boleh disentuh di Malaysia: Islam, Melayu, dan Keraton.