Bagaimana Islam Memandang Pengemis?

Perhatian Pemerintah

Realitas pengemis di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945, yang dalam pasal 34 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.” Hal ini menjadi sangat jelas bahwa seharusnya tidak ada pengemis di Indonesia. Sebab orang-orang miskin dan telantar menjadi tanggung jawab negara.

Kementerian/Dinas Sosial adalah yang paling bertanggung jawab dalam hal pemberantasan pengemis. Bisa sangat niscaya bahwa pemerintah, melalui Kementerian/Dinas Sosial telah berupaya untuk memberantas para peminat-minta.

Karena eksistensi pengemis yang sangat masif, dan dikelola dengan sangat baik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka keadaan problematika pengemis masih belum tuntas hingga saat ini. “Alhaqqu bila nizhamin yaghlibuhul bathil binizdamin,” (kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi).

Sebagai sebuah upaya, menjadi tidak bernilai jika kemudian kita apatis apalagi berputus asa atas sebuah upaya yang belum berhasil. Apa pun yang terjadi, ikhtiar untuk memberantas kemiskinan, mengupayakan untuk menghilangkan kaum peminat-minta, harus terus digalakkan. Sebab masalah ini adalah kewajiban kita bersama, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengangkat derajat pengemis ke derajat bukan pengemis. Dan ini tidak mudah, tetapi perlu diingat bahwa ketidakmudahan bukan alasan untuk apatis dan antipati terhadap realitas keadaan.

Memberi lebih baik daripada menerima. Sebuah adagium yang telah ada sejak awal Islam. Realitasnya hingga detik ini masih ada orang yang meminta-minta. Sebab hidup itu sendiri sebuah pilihan. Menjadi pengemis juga sebuah pilihan. Maka memilih menjadi pengemis itu yang harus kita sadarkan, agar mereka menjadi paham bahwa meminta-minta itu bernilai rendah dari aspek kemanusiaan. Tidak mudah memang, tetapi jika terus kita ikhtiarkan, dan insyaallah akan dicapai kesuksesan. Wallau A’lam!