Sebagai orang yang dibesarkan di Jawa Timur dari lingkungan keluarga muslim, saya justru cukup gelisah ketika membaca pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dimuat JawaPos.com pada Kamis, 15 Desember 2022. Di bawah judul berita “Masih Ada Fobia Ekonomi Syariah di Jawa Timur”, Khofifah menegaskan bahwa yang menyebabkan perkembangan ekonomi syariah di wilayahnya tak seperti yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang fobia terhadap ekonomi syariah.
Rupanya, dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Timur tergolong daerah yang getol membangun perekonomian syariah di banyak sektor. Di mana-mana digalakkan enclave-enclave ekonomi syariah dengan beragam turunannya. Misal, wisata halal, rumah potong hewan halal, dan tentu saja ada koperasi syariah dan bank syariah. Namun, karena perkembangannya belum sesuai harapan, disebut banyak masyarakat yang masih fobia terhadap ekonomi syariah.
Ada sejumlah persoalan dalam klaim dan labeling syariah tersebut. Pertama, karena label syariah diidentikkan dengan ajaran Islam, maka ekonomi syariah identik dengan ekonomi Islam. Konsekuensinya, fobia terhadap ekonomi syariah bisa dicap sama dengan fobia terhadap ekonomi Islam. Maka, orang yang tak tidak menggunakan (produk) ekonomi syariah disebut fobia ekonomi syariah, yang akan sama artinya dengan fobia Islam, anti-Islam. Setidaknya akan disisihkan ke dalam kelompok yang tak mendukung perkembangan Islam.
Generalisasi seperti ini jelas sangat berbahaya, sebab akan membelah dan memperhadapkan secara berlawanan antara kelompok masyarakat yang pro-ekonomi syariah dengan yang tidak menggunakan produk ekonomi berlabel syariah. Akan membelah masyarakat yang bisa jadi juga sama-sama Muslim menjadi “kami” yang mendukung kemajuan ekonomi Islam dan “mereka” yang tak. Persoalan pilihan ekonomi bisa menjadi perkara surga dan neraka.
Mungkin kita alpa memikirkannya. Dalam persoalan yang pertama ini, di mana penggalakan kegiatan ekonomi syariah diperuntukkan guna mendorong kemajuan perekonomian umat, memang sebuah niatan yang mulia. Namun, pelabelan syariah juga mengandung bahayanya sendiri. Sebab, narasi serba syariah ini telah identik dengan dan menjadi strategi dari kelompok-kelompok radikalis, ekstremis, dan teroris dalam menyusupkan atau menginfiltrasikan paham mereka. Maka, labelisasi serba syariah ini sangat mungkin akan diboncengi mereka.
Jika mencermati apa yang sering disampaikan oleh seorang pengamat ekstremisme-terorisme, Gus Islah Bahrawi, pemboncengan terhadap labelisasi serba syariah ini bukan tidak mungkin terjadi. Dalam menerapkan konsep al wala wal bara, kelompok pengusung ideologi transnasional, yang radikalis dan ekstremis, pertama-tama memang membuat garis pemisah yang tegas antara yang syariah dan yang bukan syariah, yang Islam dan yang bukan Islam, yang sekeyakinan dan yang tidak. Setelah perbedaan itu diberi garis pemisah yang tegas, selanjutnya adalah penganjuran kebencian terhadap yang berbeda, terhadap yang berada di seberang sana. Ketika kebencian itu telah mengkristal sedemikian rupa, selanjutnya adalah penganjuran untuk memerangi terhadap semua hal yang dianggap berbeda, yang dianggap salah. Wujud amaliyahnya adalah terorisme itu.
Penjelasan itu mungkin terlalu simplifikatif. Tapi sistem kerja pengusung ideologi transnasional itu, dalam hal ini adalah Wahabi-Salafi, terbukti demikian adanya. Lebih-lebih, label syariah dalam konstalasi global saat ini memang telah menjadi “trade mark” mereka. Karena itu, proyek labelisasi serba syariah terhadap semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini memang layak dikritisi. Sebab, jika benar terjadi pemboncengan, dan seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara telah diberi label syariah, kita akan tergagap-gagap karena selangkah lagi tinggal dasar negara yang belum diberi label syariah.
Para penyebar Islam di Nusantara, terutama Wali Songo, sebenarnya telah memberi contoh terbaik bagaimana menyebarkan nilai-nilai Islam tanpa harus menggunakan pendekatan formalisme agama. Contohnya adalah wayang. Meskipun, Sunan Kalijogo telah melakukan sedikit modifikasi bentuk dan isi cerita pewayangan, ia tak serta merta menyebutnya sebagai “wayang syariah”. Namanya tetap wayang, isinya yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur dari ajaran Islam.
***