Di titik ini kita perlu bicara lebih keras. Pendidikan tidak mungkin berkualitas tanpa guru berkualitas. Teori ini bukan retorika; hampir semua penelitian pendidikan menunjukkan bahwa kualitas guru adalah salah satu faktor paling kuat dalam menentukan mutu belajar siswa. Jika negara tidak berani menaikkan standar seleksi guru dan menaikkan kesejahteraannya secara signifikan, kita sedang membangun rumah dengan tiang rapuh sambil berharap atapnya kokoh.
Lalu datang pertanyaan berikutnya: apa hubungannya semua ini dengan demokrasi? Hubungannya langsung. Demokrasi bukan sekadar sistem pemilu, tetapi sistem berpikir kolektif. Negara demokratis membutuhkan warga yang mampu menimbang argumen, membaca informasi, memahami kebijakan, dan tidak mudah diseret arus sentimen. Kemampuan seperti itu lahir dari pendidikan yang melatih nalar, bukan sekadar menghafal. Dan siapa yang melatih nalar? Guru.
Sejarah penuh bukti bahwa kualitas pendidikan memengaruhi kualitas demokrasi. Jepang memiliki sistem pendidikan ketat yang membentuk mentalitas disiplin, tetapi partisipasi politiknya cenderung datar karena kultur sosial mengutamakan harmoni. Amerika Latin pernah mengalami ledakan partisipasi politik di tengah ketidakmerataan pendidikan, tetapi partisipasinya sering emosional, bukan deliberatif. Artinya kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah, tetapi oleh mutu pendidikan dan guru yang mengisinya.