Di Indonesia, masalahnya ganda. Demokrasi membuka ruang amat luas, tetapi pendidikan kita rapuh dalam melatih nalar. Banyak warga yang cerdas secara teknis, tetapi rentan pada manipulasi informasi dan retorika kosong. Ketika guru tidak disiapkan untuk menguatkan akal murid, demokrasi berjalan seperti mesin besar yang diisi bahan bakar campuran. Suara rakyat terdengar nyaring, tapi isinya sering kabur dan mudah dialihkan.
Di sinilah letak urgensi memperbaiki profesi guru. Menaikkan gaji bukan soal belas kasihan, tetapi investasi demokrasi. Memperketat seleksi guru bukan soal elitisme, tetapi soal kualitas bangsa. Negara hanya bisa setangguh para pengajarnya.

Tradisi pesantren sejak awal memahami hal ini. Seorang kiai tidak pernah dilihat dari atribut sosialnya, tetapi dari ilmunya. Otoritas lahir dari kedalaman pengetahuan dan kemampuannya membentuk murid. Jika negara ingin bangkit, ia harus belajar dari prinsip sederhana itu: guru yang kuat melahirkan masyarakat yang kuat, masyarakat yang kuat melahirkan demokrasi yang matang. Selebihnya hanya repetisi sejarah. Dan sejarah tidak pernah berbelas kasih pada bangsa yang tidak serius belajar.
