Mereka merupakan aset bangsa dan agama serta menjadi penentu arah Indonesia dari berbagai bidang. Karena itu, seyogiyanya para pemuda mulai memikirkan dan merumuskan bagaimana menyusun langkah-langkah yang tepat untuk lebih bisa menyeimbangi kemampuannya membawa perubahan dari tradisi lama yang sudah menua dan mulai kadaluwarsa. Hal ini penting, agar mampu memasuki babak baru dalam menyiasati dinamika perubahan masyarakat yang lebih menjamin ketangkasan dan kebahagiaan masyarakat di masa depan.
Untuk mewujudkan generasi emas yang berkarakter dan berkeadaban, ada beberapa poin yang hendak disampaikan dalam buku ini, yaitu memperkuat pondasi kaum muda, di antaranya: pertama, kebangkitan intelektual; kedua, kemandirian; ketiga, kewirausahaan (enterpreneurship) (hlm. v) yang sesuai dengan tuntunan agama.
Sebagai generasi penerus kepemimpinan yang bercorak transformatif di masa depan, hemat penulis, pemuda sekarang harus mempunyai semangat kebangkitan intelektual, kemandiran, dan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) yang inheren dalam diri mereka. Dengan begitu, mereka bisa memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi berbagai macam persoalan di masa sekarang hingga di masa yang akan datang.
Mari geser sedikit jendela rumah kita bersama agar bisa mengetahui persoalan apa yang terjadi di luar sana. Seringkali kita melihat, ada banyak drama dengan tema yang sama yang tak kunjung selesai banyak disaksikan di luar rumah, seolah drama ini tak pernah berakhir. Misalnya, gesekan-gesekan sosial yang berujung pada konflik serius yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan ini bahkan sering terjadi pengulangan yang seakan-akan dibanarkan dan diterima sebagai hal yang biasa dalam kehidupan.
Kalau dilacak dari beberapa pendapat ahli, pendapat Adeng Muchtar Ghazali (2013), misalnya, mengatakan banyak aksi-aksi kekerasan disangkutpautkan dengan persoalan agama karena diakibatkan oleh beberapa faktor.
Pertama, faktor kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang rentan gesekan dan perpecahan. Kedua, faktor pemahaman keagamaan yang menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap pandangan dan keyakinan orang lain. Ketiga, kebijakan pemerintah yang kurang memfasilitasi fakta pluralitas keyakinan dan kehidupan keberagamaan secara umum.