Problem yang dihadapi bangsa Indonesia begitu kompleks. Mulai dari kasus korupsi, kekerasan seksual, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Juga maraknya penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), perilaku intoleransi bernuansa SARA, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga kekerasan atas nama agama yang berujung pada lahirnya gerakan radikalisme-terorisme, serta masalah-masalah lainnya.
Dilansir dari Kompas.com 5/04/2021, hasil riset Setara Institute menunjukkan, jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang paling banyak terjadi pada 2020 adalah tindakan intoleransi.
Ia mencatat 32 kasus terkait pelaporan penodaan agama, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, dan 8 kasus pelanggaran aktivitas ibadah. Juga 6 kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus lagi kekerasan. Ironinya, tindakan ini dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Fakta tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam kemelut yang cukup akut. Juga tantangan kebangsaan ke depan semakin berat. Kendati, tentu saja, Indonesia dikenal sebagai negara plural dan multikultural dengan beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, juga menemui ruang dilematis. Alih-alih menjadi power untuk menguatkan keutuhan dan kesatuan yang disertai keharmonisan hidup beragama, perilaku intoleran dan kekerasan bernuansa SARA kian masif dan berseliweran, baik di jagat maya maupun realitas kehidupan.
Adalah suatu keniscayaan untuk segera diselesaikan dengan cepat dan tegas, baik oleh pemerintah atau seluruh elemen bangsa. Sebab, hal ihwal bisa menjadi instrumen kehancuran bangsa Indonesia. Di tengah sosio-kondisi yang memilukan ini, memaksa kita mencari alternatif (paradigma) baru untuk menyelesaikan problem tersebut. Salah satu dimensi yang mencakup secara universal dan mampu meminimalisasi hal tersebut adalah dimensi kemanusiaan atau humanisme.
Karena itu, penulis tertarik membincang kembali buah pemikiran sosok seorang Gus Dur (tanpa menafikan tokoh atau pemikir lain). Mengapa harus Gus Dur? Karena gagasannya relevan dan sesuai dengan konteks bangsa Indonesia, terlepas sebagai masyarakat pribumi asli. Namun dikarenakan banyaknya jumlah dan luasnya cakupan pemikiran Gus Dur, adalah mustahil untuk membahasnya secara mendetail. Oleh karena itu, penulis akan fokus pada tema konsep humanisme dalam pemikiran Gus Dur.