Mari Bermain Domino…

Keputusan MUI tentang domino mencerminkan kematangan metodologi istinbath al-ahkam (penggalian hukum) yang tidak sekadar mengandalkan analogi (qiyas) sederhana, tetapi melibatkan pertimbangan maqashid yang komprehensif.

Jasser Auda, dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, menegaskan bahwa pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam untuk responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Dalam kasus domino, MUI mengidentifikasi bahwa ‘illah (alasan hukum) diharamkannya judi bukanlah bentuk permainannya, melainkan unsur spekulatif yang merugikan (gharar fāhisy) dan potensi kehilangan harta secara sia-sia. Ketika domino dimainkan sebagai hiburan, olahraga otak, atau sarana sosialisasi tanpa taruhan, maka ‘illah tersebut tidak terpenuhi. Konsekuensinya, hukum asal permainan kembali kepada prinsip al-aṣlu fi al-ashya’ al-ibāha—pada  dasarnya segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ibn Taymiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa, yang menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) secara kontekstual. Ibn Taymiyyah bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa permainan yang tidak mengandung judi, tidak mengalihkan dari kewajiban agama, dan memberikan manfaat rekreatif, adalah dibolehkan dalam Islam.

Kontekstualisasi Islam Nusantara

Fatwa domino MUI juga mencerminkan kekhasan metodologi Islam Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi fiqh al-waqi’ (fikih realitas). Konsep ini, yang dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslima, menekankan pentingnya memahami konteks sosial-budaya dalam penetapan hukum.

Dalam konteks Indonesia, domino bukanlah permainan asing. Ia telah menjadi bagian dari budaya populer masyarakat, dimainkan di warung-warung kopi, pos ronda, hingga acara-acara keluarga. Melarang domino secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks sosial ini justru berpotensi menciptakan haraj (kesulitan) yang sebenarnya ingin dihindari oleh syariat.

MUI, dengan keputusannya, menunjukkan kepekaan terhadap realitas sosial ini. Alih-alih melarang secara absolut, MUI memberikan batasan yang jelas dan operasional: domino halal selama tidak ada unsur judi, tidak mengalihkan dari kewajiban agama, dan dimainkan dalam konteks yang positif. Pendekatan ini memungkinkan umat untuk tetap menikmati tradisi budayanya sambil menjaga komitmen religiusnya.

Menuju Fikih Kontekstual

Fatwa domino MUI memiliki implikasi epistemologis yang lebih luas dalam diskursus Islamic jurisprudence kontemporer. Keputusan ini menandai pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substansialistik dalam memahami hukum Islam.

Tinggalkan Balasan