Belakangan ini viral postingan dan video tentang gaji guru honorer yang dibandingkan dengan gaji para pekerja pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari Kepala Dapur (SPPG) yang bisa menerima gaji sebesar Rp6,4 juta per bulan, Ahli Gizi Rp3,5 juta-Rp6 juta per bulan, serta tenaga dapur atau lapangan sekitar Rp2 juta-Rp2,5 juta per bulan. Bahkan gaji sopir MBG disebut lebih besar dari gaji guru honorer. Sedangkan, gaji guru honorer cuma Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Perbandingan angka ini menimbulkan rasa prihatin yang sangat mendalam terhadap tampilan wajah pendidikan di negara kita. Secara tidak langsung, kondisi ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap para guru honorer. Juga, menunjukan bahwa negara belum sepenuhnya berpihak pada pendidikan. Seolah-olah, memberi kita pemahaman bahwa mengisi perut dianggap lebih penting daripada mengisi otak.
Rasa keperihatinan tersebut semakin terasa ketika sebuah video yang menampilkan curahan hati guru honorer beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak seorang guru honorer yang menangis saat menceritakan keadaannya dengan suara bergetar. Ia mengungkapkan kekecewaanya terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum adil bagi guru honorer yang telah bertahun-tahun mencurahkan dedikasinya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Video yang beredar ini bukanlah kali pertama kita menemukan potret nyata ketimpangan kebijakan negara. Sejak Februari 2025, diketahui bahwa anggaran pendidikan dasar dan menengah dipangkas hingga mencapai angka Rp8 triliunan demi menutupi anggaran MBG yang kian hari kian bertambah. Padahal, berbagai persoalan pendidikan seperti sertifikasi guru, kesejahteraan pendidikan, serta ketersediaan sekolah yang belum merata masih belum terselesaikan malah justru dikurangi bukan ditambah.
Minimnya kesejahteraan guru honorer dan pemangkasan anggaran pendidikan yang telah lebih dulu dilakuakan ini bukanlah persoalan angka semata, namun, akan berdampak langsung kepada kehidupan para guru tadi. Dengan penghasilan yang jauh dari kata layak, banyak guru honorer yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu, kondisi ini membuat fokus, tenaga, dan waktu yang seharusnya dicurahkan sepenuhnya terhadap mendidik anak bangsa menjadi terbagi. Dalam jangka pendek, kelelahan fisik dan tekanan mental berlebihan menjadi beban yang harus mereka tanggung secara diam-diam.
Dampak yang lebih besar akan dirasakan oleh dunia pendidikan itu sendiri. Ketika guru tidak sejahtera, kualitas pembelajaran pun akan turut menanggung risikonya. Mulai dari menurunnya kualitas pengajaran, kurangnya perhatian, dan bimbingan yang tidak maksimal, hingga akhirnya cita-cita mencerdaskan anak bangsa hanya akan menjadi slogan tanpa ada tindakan nyata. Dan generasi yang diharapkan akan menjadi penerus dan pengelola bangsa akan tumbuh dari sistem pendidikan yang rapuh.
Kondisi ini menjadi sangat ironis jika dibandingkan dengan narasi pemerintah yang kerap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Hal tersebut bisa kita temukan dalam pidato Presiden saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024 lalu. Di sisi ini pemerintah menggembar-gemborkan program-program besar yang bersifat populis, namun di sisi lain justru mengorbankan sektor pendidikan yang menjadi akar dari pembangunan itu sendiri. Ketika anggaran pendidikan dipangkas dan kesejahteraan guru diabaikan, muncul pertanyaan besar mengenai arah dan skala prioritas kebijakan negara.
Padahal, pedidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Program pemenuhaan gizi memang penting untuk mendukung tumbuh kembang seorang anak, namun tanpa pendidik yang sejahtra dan dihargai, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa akan sangat sulit tercapai. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap guru honorer, bukan semata-mata soal gaji, melainkan tentang keadilan, kemanusiaan, dan komitmen negara terhadap masa depan pendidikan Indonesia.