Sama kasusnya, kelompok minoritas yang dikebiri terus menerus bisa saja menaruh momentum aksi balas dendam terhadap kelompok pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Jika ini terjadi, kondisi yang ada bakal melahirkan kubangan api dalam sekam. Gesekan yang tadinya berskala kecil, juga memecah ke bentuk konflik komunal. Dan akhirnya, peradaban Nusantara (keIndonesiaan) yang indah nan bernilai tinggi beralih ke ambang keruntuhan.
Oleh karenanya, lapisan-lapisan grass root mesti dikelola. Dan gagasan kampung moderasi ini bisa menjadi jawaban untuk menghasilkan tatanan yang lebih steril dan penuh keselarasan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana optimalisasi dalam mewujudkan kampung ke arah hal itu?
Selayang Pandang Kampung Moderasi
Sebelum melangkah lebih jauh, penting kiranya memahami term ‘kampung moderasi’ terlebih dahulu sebagai pijakan pemahaman awal. Kampung moderasi adalah istilah bagi desa/kampung yang masyarakatnya berhasil menciptakan kondisi sosiologis terjalin dengan baik dan kondusif. Keberagaman keyakinan, etnis, budaya, yang ada, tidak lantas menebalkan garis demarkasi. Namun yang dikedepankan ialah semangat memayungi keterbukaan, penerimaan, dan toleransi.
Kampung moderasi memiliki nilai kekhasan dan distingsif, karena melanggengkan sebuah konsepsi perbedaan menjadi kekuatan sosial. Paket realitas plural yang Tuhan karuniakan dijuangkan dengan penuh kebersamaan menuju titik temu yang berkeadaban. Kampung ini tidak sebatas mengakomodasi keberadaan pluaralitas, tetapi menekankan pada aspek kedekatan, keakraban dan daya sinergi. Panggung sosial dialihfungsi sebagai ajang menerbitkan laku kebaikan.
Singkatnya, kampung moderasi adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, dan lapisan masyarakat. Orientasi kampung ini mengarahkan terciptanya ‘toleransi aktif’. Suatu kondisi dimana semua lapisan masyarakat bekerja sama, srawung (bergaul) dan merekatkan kebersamaan—tidak sekedar menghormati dan menghargai. Sikap toleransi benar-benar terpatri serta tumbuh atas kesadaran diri masing-masing. Bukan formalitas lantaran instruksi konstitusi maupun kitab suci Ilahi.