Argumentasi yang mendukung gelar pahlawan ini seringkali berkisar pada “jasa pembangunan” dan “stabilitas”. Namun, stabilitas yang dibangun di atas korupsi dan pembungkaman Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah stabilitas yang bermartabat, melainkan stabilitas semu.
Jika kita menetapkan standar bahwa pembangunan fisik dapat membatalkan dosa-dosa sejarah dan praktik korupsi masif, maka kita telah meruntuhkan seluruh fondasi etika kepemimpinan. Ini akan menjadi preseden buruk bagi generasi mendatang: bahwa korupsi kelas kakap akan dimaafkan, bahkan diberi kehormatan tertinggi, asalkan pelakunya “berjasa” membangun jalan atau gedung.
Refleksi Kepahlawanan
Hari Pahlawan 10 November adalah momentum yang tepat untuk melakukan refleksi kolektif. Pahlawan yang kita peringati adalah sosok yang berjuang melawan penjajah demi tegaknya keadilan dan kedaulatan rakyat. Ironisnya, pengangkatan Soeharto berpotensi mengkhianati nilai-nilai ini.
Jika negara memilih untuk mengukuhkan gelar pahlawan bagi seseorang yang dicap sebagai presiden paling korup di dunia dan meninggalkan beban pelanggaran HAM yang belum tuntas, maka kita sesungguhnya tidak merayakan kepahlawanan. Kita sedang merayakan glorifikasi kekuasaan yang tiranik.