Angka fantastis ini bukan hanya sekadar nominal, melainkan representasi dari dua hal. Pertama, penggunaan yayasan-yayasan (seperti Yayasan Supersemar) sebagai alat untuk mengumpulkan pungutan wajib dari perusahaan negara dan swasta, yang dananya dialihkan untuk kepentingan pribadi dan bisnis keluarga.
Kedua, monopoli dan fasilitas eksklusif yang diberikan kepada anak-anaknya dan kroni-kroninya di sektor-sektor strategis, mulai dari properti, perbankan, hingga proyek mobil nasional.

Meskipun Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2015 menguatkan putusan bahwa Yayasan Supersemar harus membayar kembali kerugian negara sebesar $315 juta dan Rp139 miliar—sebuah pengakuan hukum atas penyalahgunaan dana—nilai ini diduga hanyalah sebagian kecil dari estimasi kekayaan yang ditimbun. Mengingat putusan MA tersebut, mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sama saja dengan menghapus putusan pengadilan dengan sebuah gelar kehormatan.
Menghina Makna Pahlawan
Pahlawan Nasional adalah gelar yang seharusnya mensucikan integritas moral, pengorbanan, dan kesetiaan mutlak kepada rakyat dan negara. Pahlawan sejati melayani dengan mengorbankan diri sendiri (seperti yang dilakukan para pemuda 10 November). Sebaliknya, narasi kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Soeharto adalah narasi dilayani, di mana kepentingan pribadi dan keluarga menjadi pusat yang harus diamankan, bahkan dengan mengorbankan hak-hak rakyat.
