Merawat Keberagaman, Melawan Politisasi Identitas

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, politik identitas dipolitisasi secara masif pada kegiatan pemilihan umum. Politik identitas menjadi bahan dalam kampanye untuk mencari dan menguatkan pemilih yang loyal dan berguna untuk mempengaruhi opini publik.

Kontestasi pemilihan presiden 2019 merupakan residu dari tajamnya politisasi politik identitas yang terjadi selama pemilihan presiden 2014 dan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dengan kata lain, ada semacam dinamika politisasi dan polarisasi yang terus dirawat.

Pada pemilihan presiden 2014, banyak elite politik yang menjadikan identitas suku, ras, dan agama sebagai komoditas kampanye. Kemudian berlanjut pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kontestasi ini sangat sarat akan politik identitas karena menggunakan identitas etnis dan agama untuk memobilisasi dukungan para pemilik suara. Lalu berlanjut pada pemilihan presiden tahun 2019. Kontestasi ini menggunakan narasi identitas agama sebagai bahan yang digencarkan oleh kedua tim pemenangan. Kedua pasangan calon juga didukung oleh kelompok agama yang berbeda orientasi dan semakin membuat suhu politik kian memanas. Berbagai narasi tentang identitas juga digunakan untuk saling menyerang antar-pendukung.

Akibat dari rangakaian politisasi identitas tersebut adalah terjadinya keretakan sosial dan polarisasi masyarakat yang masih kita rasakan hingga saat ini. Apalagi dengan kemajuan media sosial yang turut serta dalam mengantarkan konten-konten provokasi untuk saling mencela dan menghina ketika berbeda pandangan politik. Lalu, apakah kita akan tetap melanjutkan dinamika tersebut pada pemilihan umum selanjutnya?

Jawaban dari pertanyaan tersebut akan kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Akan tetapi, saya teringat dengan kutipan dari buku Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita karya Buya Syafii Maarif, yang menjelaskan bahwa “Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.”

Dari kutipan tersebut, kita masih tetap optimis bahwa politisasi politik identitas tidak akan membahayakan keutuhan bangsa ini asalkan kita bisa melaksanakan cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional dengan penuh tanggung jawab. Dan implementasi dari cita cita itu adalah merawat keberagaman dan kemajemukan yang ada di negara ini. Kebencian dan kesalahpahaman terjadi karena kita tidak bisa tahu dan mengerti satu sama lain.