Merenungkan Perdebatan Soal Tambang

Pemerintah mestinya dapat mengambil keputusan yang tepat dan maslahat bagi rakyat lewat arahan para intelektual yang jujur itu. Tapi rupanya intelektual “kurang jujur” dan lebih memilih berpendapat sesuai “kepentingan” kelompoknya. Sehingga pada akhirnya, semua keputusan tidak bergantung dari argumen-argumen yang diperdebatkan itu. Pada akhirnya argumen itu ditelan oleh kehampaan.

Pemerintah toh hanya menjalankan kepentingannya yang biasanya bukan kepentingan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi kepentingan pribadi-pribadi pemilik tambang. Dan bagi kelompok yang kebagian tambang, tentu saja harus membangun argumen yang “setuju” daripada menolak. Sebaliknya, yang tidak kebagian akan menolaknya. Tapi tentu ini bukan soal kebagian atau tidak kebagian. Ini soal ideologi masing-masing intelektual itu sendiri plus kepentingan tertentu.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Agak aneh berpandangan bahwa pemerintah negara kita dapat melaksakan hal-hal ideal semacam yang diterangkan pihak pro-tambang (yang tentu saja pasti ada maksud baiknya, walaupun itu masih sebatas maksud baik dan belum jadi kenyataan, maka sulit kita terima sekarang), sedangkan korupsi dibiarkan menjamur tanpa bisa dibendung, juga tidak adanya integritas pada para pemangku kebijakan.

Lantas, maksud baik itu bisakah dilaksanakan ketika tidak ada “teladan” sama sekali dari pemerintah? Apakah dengan kekuataan spiritual dan gerakan agama tidak hanya menjadi semacam “lencana politik” (meminjam istilah Rendra) sehingga akhirnya nanti hanya menyisakan kekecewaan?

Barangkali kita harus merenungkan kembali apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang dikehendaki, apa sebenarnya yang benar, apa sebenarnya yang baik, dan seterusnya, secara lebih jujur tanpa tedeng teori dan kepentingan. Sebab hidup di era demokrasi yang nyaris mati ini, demokrasi yang tak khilaf-khilaf ini (kata Mohamad Hatta), demokrasi yang seperti keledai selalu jatuh di lubang yang sama ini, kita sulit membedakan lagi antara fakta dan fiksi, antara apa yang mesti diikuti (didukung) dan yang mesti tidak diikuti. Sebab kedunya bercampur, sebab semuanya samar-samar dan nyaris ganjil.

Membaca berbagai berita tentang korupsi yang gila-gilaan lebih mirip dunia fiksi seperti dalam film-film Hollywod, daripada kenyataan hidup yang mestinya memiliki aturan yang jelas. Kenyataan sebagai negara beradab yang mayoritas beragama Islam yang mana mestinya figur-figurnya adalah para tokoh yang pantas diteladani menjadi dipertanyakan. Apalagi sebagai negara demokrasi, mestinya ada aturan jelas soal itu, atau mungkin aturan ada tapi yang melaksanakan tidak ada atau tidak mampu?

Mendengar berita-berita tentang pemangku kebijakan yang banyak bohong membuat negeri ini seperti negeri dongeng. Maka, tidak heran ketika Indonesia kemudian disama-samakan dengan Konoha di dalam serial komik Naruto, negeri yang isinya hanya pertarungan dan pertarungan tanpa adanya semacam Bhineka Tunggal Ika.

Di hadapan cermin seperti itu kita sulit lagi menerka, siapakah kita yang sebenarnya sebagai bangsa? Kita seperti kehilangan identitas. Kita yang berdiri di luar cermin atau di dalam cermin, kita tidak tahu. Kita kebingungan menghadapi realitas sekarang, begitu juga realitas tambang.
Sebabnya antara lain saya kira karena ketidakpercayaan pada pemerintah di satu sisi, karena kaum intelektual tertentu ada di dalam kubu tertentu seolah “membela” kelompok tertentu, sehingga pandangannya condong ke sana. Di sisi lain, intelektual kontra argumennya dengan mencari-cari celah dengan “masuk ke dalam semacam wacana identitas” untuk menyesuaikan frekuensi sambil menyisipkan teori “kiri”. Apa yang tidak pernah dikehendaki pemerintah kita, yaitu hal-hal yang berbau kiri. Padahal, dalam negara demokrasi mestinya ada partai kiri sebagai penyeimbang. Mungkin karena ketakutan pada sejarah kelam masa lalu, pada komunisme yang dihabisi tahun 1965.

One Reply to “Merenungkan Perdebatan Soal Tambang”

Tinggalkan Balasan