Baik yang pro tambang atau kontra tambang, keduanya seolah saling curiga, seakan yang pro tambang itu pro kepentingan pemerintah (dalam negeri) dan yang kontra tambang itu pro luar negeri. Agak aneh cara pikir dikotomis seperti ini. Kita akhirnya bingung, sebenarnya kepentingan siapa yang tengah dipertentangkan? Sebenarnya apa yang tengah dibicarakan?
Misalnya, berbicara fikih dan berbicara teori kritis, keduanya hanyalah argumen-argumen yang “apologis” dan tidak solutif. Memang solusi adalah tugas pemangku kebijakan, dan intelektual hanya menawarkan gagasan. Tapi karena tidak ada partai kiri sebagai penyeimbang, akhirnya gagasan “kiri” itu tidak “bergema”.

Kalau dua intelektual mengambil gagasan yang berbeda, dan yang satu pro pemerintah, tentu pemerintah akan lebih memilih menerima pembelanya daripada yang kontra pada kekuasaan. Ini tidak baik bagi kelangsungan demokrasi. Sebab nanti bisa timbul lagi “perebutan kekuasaan”, dan yang punya atau dekat dengan kekuasaan akan “memukul” dan menekan yang tidak pro kekuasaan. Mestinya kedua intelektual itu tetap bersuara di luar apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi lebih jujur dan tulus. Lebih dekat kepada kenyataan yang dihadapi rakyat dan kepentingan demokrasi, bukan semata-mata teori.
Maksud saya, kita perlu berpikir adil, artinya tidak perlu bersuara untuk pemerintah, tapi bersuara secara tepat berdasarkan konteks yang lengkap, data yang jelas. Keduanya saling merespons, tapi hanya menggunakan perangkat keilmuan yang teoretis itu, tidak menggunakan fakta dan data yang jelas. Hampir tidak ada kutipan berita yang dijadikan pijakan teori mereka. Argumen mereka hanya berpijak di teori saja. Berargumen di atas teori tanpa berpijak pada kenyataan agaknya tidak membawa kita ke titik persoalan dan pemecahan persoalan.
Kita akhirnya hidup di antara fakta dan fiksi, berpusar-pusar terus di dalam badai kebingungan. Kita lebih sulit mencari fakta daripada menemukan fiksi sekarang ini. Hampir berita-berita yang berkelindan itu terasa seperti fiksi daripada fakta. Dan opini para intelektual semacam pembenaran atas fiksi-fiksi itu, bukan kebenaran yang berdasarkan fakta-fakta. Pemerintah seperti tidak peduli apakah yang dibuatnya itu fiksi atau fakta, yang sedang dibangunnya itu kenyataan atau mimpi-mimpi kosong, pemerintah tidak tahu tengah membuat cerita dongeng atau membangun kenyataan yang beradab.
Dalam tulisan yang ngalor-ngidul ini, saya hanya ingin mengajak kita kembali merenungkan hidup di negara bernama Indonesia ini, mau di bawa ke mana? Dengan merenungkan kembali kita akan menemukan kejujuran, mana orang yang mesti kita bela, mana yang mesti kita kritik, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tidak lakukan. Kita kekurangan partisipasi rakyat secara kompak. Akhirnya, hanya suara-suara udara yang bersenandung.
Kita perlu diam untuk merenung sekali lagi, untuk jujur, sembari melihat waktu berjalan membuktikan sendiri kenyataan apa yang berlaku untuk kita nanti. Apakah para pemangku kebijakan akan menyesal, apakah para intelektual pro-kekuasaan akan menyesal seperti yang sudah-sudah? Apakah para intelektual yang kontra tambang dapat berbuat seperti mana telah mereka tuliskan? Mari kita lihat bersama.
Lagi-lagi hakim terbaik tetaplah waktu. Kita bangsa yang percaya pada Tuhan, dan Tuhan tidak menunda hal-hal yang keliru untuk mendapat ganjarannya di surga atau neraka. Dunia akan menuju pada kebenarannya, alam akan mencari keseimbangannya, alam tidak bisa dikendalikan oleh hasrat kekuasaan dan kebohongan ataupun oleh ideologi-ideologi dan narasi-narasi semata yang dipaksakan atau diwacanakan terus menerus. Begitulah saya kira hukum alam akan bekerja menuliskan kebenaran dan fakta-fakta. Wassalam.

Mantap kang, sejauh ini saya juga masih belum menemukan titik terang dari permasalahan pengelolaan tambang oleh ormas ini