Setiap bangsa punya cara mengenang para pahlawannya. Kita menyalakan api semangat, tapi jarang menyalakan api kesadaran. Kadang, dalam upaya memuliakan masa lalu, kita justru menodainya dengan lupa.
Kata pahlawan selalu terdengar mulia. Tapi di balik kemilau itu, sering tersembunyi kepentingan, citra, dan politik ingatan. Ia bisa menjadi penghormatan bagi keberanian, tapi juga alat untuk menutupi luka sejarah. Dalam sejarah bangsa ini, gelar “pahlawan nasional” kadang lebih mencerminkan siapa yang menulis kisahnya, bukan siapa yang benar-benar berjuang untuk manusia.
Setiap 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar, baliho dipasang, pidato dilantangkan. Namun jarang kita bertanya dengan jujur: siapa sebenarnya yang layak disebut pahlawan? Apakah cukup karena ia berjasa bagi negara, atau harus juga bersih dari darah sesama manusia?
Pertanyaan itu menggema lagi ketika pemerintah menetapkan Soeharto dan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dua nama yang mustahil berdampingan tanpa menimbulkan kegelisahan. Soeharto, sang penguasa yang tiga dasawarsa memegang kendali negeri dengan tangan besi, disandingkan dengan Marsinah, buruh perempuan yang mati karena memperjuangkan upah. Yang satu simbol kekuasaan, yang satu simbol perlawanan. Yang satu menciptakan sistem represi, yang lain menjadi korban dari sistem itu.
Keputusan itu terasa seperti satire sejarah. Menyamakan pelaku dan korban dalam altar yang sama berarti mengaburkan garis moral yang seharusnya tak pernah dinegosiasikan. Di masa kekuasaannya, ribuan orang hilang tanpa jejak, ratusan aktivis dibungkam, dan ketakutan menjadi budaya nasional. Sejarah memang mencatat jasa Soeharto: menstabilkan ekonomi pasca-1965, membangun infrastruktur, dan menjaga administrasi negara tetap utuh. Tapi apakah pembangunan bisa menebus pembungkaman? Apakah pertumbuhan ekonomi sebanding dengan hilangnya kebebasan berpikir dan berpendapat?
Kita begitu ringan menabalkan gelar, tapi begitu berat mengakui luka.
Dalam kebudayaan populer, ironi seperti ini justru dipotret lebih gamblang. Serial The Boys menampilkan dunia di mana para “pahlawan” bukanlah teladan moral, melainkan produk korporasi. Mereka tampak menyelamatkan dunia, tapi sebenarnya sedang menjual citra. Kamera menjadi alat legitimasi, bukan nurani. Masyarakat menyembah ilusi keberanian, sementara kebenaran dibiarkan membusuk di balik layar.
Bukankah itu yang juga terjadi di dunia nyata kita? Kepahlawanan bisa direkayasa, dibingkai lewat media, dibungkus dengan narasi pembangunan. Dalam politik modern, reputasi sering lebih berharga daripada kebenaran. Kita hidup di zaman ketika topeng lebih dihargai daripada wajah. Dan sejarah, entah bagaimana, terus ditulis oleh mereka yang masih memegang pena kekuasaan.
Marsinah, di sisi lain, tak punya kamera. Tak ada juru bicara. Tak ada panggung. Tapi justru di situlah nilai sejatinya. Ia berjuang tanpa ingin dikenang, menanggung derita bukan demi pengakuan, melainkan karena nurani menolak tunduk. Dalam dirinya, kata pahlawan menemukan makna yang paling sunyi sekaligus paling suci: pengorbanan tanpa publisitas.
Dalam pandangan spiritual, pahlawan sejati bukanlah yang dielu-elukan manusia, tapi yang berani memikul beban kebenaran tanpa berharap balasan. Dalam logika iman, keikhlasan lebih tinggi dari pengakuan. Maka barangkali Marsinah lebih dekat pada makna itu daripada banyak wajah yang terpampang di monumen.
Bangsa ini perlu belajar membedakan antara pahlawan sejati dan pahlawan versi korporasi politik. Antara mereka yang berjuang demi manusia, dan mereka yang berjuang demi nama. Sebab kepahlawanan sejati bukanlah tentang siapa yang diangkat negara, melainkan siapa yang diingat nurani.
Mungkin bangsa ini memang pandai mencetak pahlawan, tapi belum belajar menjadi manusia yang tahu siapa yang terluka olehnya.
Setiap gelar kepahlawanan seharusnya membuat kita menunduk, bukan bersorak. Karena di balik setiap nama besar, ada suara kecil yang belum sempat didengar.