Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, di dalamnya termuat prinsip persatuan bangsa Indonesia guna mendorong patriotisme, cinta tanah air, menghargai perbedaan sebagai satu kesatuan bangsa. Pluralitas etnis, budaya, ras, dan agama bukan merupakan berbedaan yang perlu dipersoalkan apalagi dalam ranah pendidikan. Melainkan, dipahami sebagai realitas yang patut dijaga sebagai kesatuan bangsa Indonesia.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan”, menegaskan kewajiban moral untuk melakukan permusyawaratan sebagai upaya menggapai kehidupan yang demokratis. Demikian juga pada ruang pendidikan sebagai tempat belajar peserta didik tidak boleh adanya keputusan sepihak dengan memarginalkan yang lain. Pendidikan seharusnya mencerminkan akan sila keempat ini dengan memperhatikan suara kelompok minoritas sebagai suara yang juga perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan akan pentingnya kesadaran bahwa negara Indonesia berada dalam kedaulatan rakyat, kesejahteraan untuk menuju keadilan. Setiap perbedaan yang ada di seluruh elemen harus mendapat perhatian yang sama tanpa ada satu yang diutamakan dengan mengenyampingkan yang lain sebagai bentuk keadilan. Begitu juga dalam dunia pendidikan, baik yang mayoritas maupun yang minoritas harus mendapat perhatian yang setara. Sehingga tidak ada rasa termarginalisasi, terdiskrimanasi yang timbul dari satu pihak.
Dari nila-nilai Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan tersebut jika betul-betul dipahami, dihayati, dan kemudian diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, maka bukan tidak mungkin pendidikan Indonesia akan pulih dan terbebas dari belenggu pemahaman yang melahirkan sikap intoleransi. Karena, Pancasila mampu menjadi tameng bagi pemahaman menyimpang yang membahayakan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2 Replies to “Pancasila dan Intoleransi di Dunia Pendidikan”