Atau bisa dilihat juga dari gejala lain yang memang muncul bukan dari ruang hampa. Memang bermotif dan berpreferensi. Sudah lama terjadi framing bahwa negara ini, atau lebih spesifik pemerintah yang mengelola negara ini, tidak merepresentasikan keislaman, karena itu tidak mewakili dan justru dicap memusuhi kepentingan Islam. Bahkan, KH Ma’ruf Amin, yang nota bene pernah menjadi Rais Aam PB NU dan Ketua Umum MUI, keberadaannya di dalam pemerintahan sebagai Wakil Presiden oleh sebagian kalangan tidak dianggap sebagai representasi Islam.
Dengan framing seperti itu, maka segala kebijakan dan program penanganan pandemi selalu dibentur-benturkan dengan masalah keislaman. Itulah kenapa nada-nada dakwah dari banyak dai isinya provokasi. Mungkin benar-benar bermotif agama tapi dengan pemahaman yang centang-perenang. Tapi kemudian ini diberi preferensi politik dan dikapitalisasi sebagai modal politik. Dan isunya pun digeser dari penanganan wabah ke pelarangan ibadah. Maka segala kebijakan dan program penanganan pandemi dicap sebagai ulah dari tangan-tangan kafir.
Sepanjang masa pandemi ini, gejala-gejala seperti itulah yang kita lihat. Orang-orang dari banyak kalangan berebut menunggangi pandemi dengan berbagai motif dan tujuan, lalu dikapitalisasi sebagai modal politik untuk berlaga pada 2024. Bahkan ada yang tak sabar menunggu saat itu tiba. Mereka khawatir pandemi segera berlalu sehingga akan kehilangan momentum itu. Maka di sana-sini muncullah gerakan-gerakan atau aksi-aksi penentangan terhadap kebijakan penanganan pandemi dalam berbagai bentuk, bahkan hingga berupa olok-olok pribadi. Tujuannya saling mendelegitimasi.
Orang-orang benar-benar telah terbelenggu oleh rantai kepentingan politik. Dan pandemi telah menjadi semacam kuda troya, yang di dalam perutnya memuat banyak kelompok kepentingan itu. Kita, sebagai penonton, jangan sampai terbuai oleh tipu dayanya.