Nama KH. Muhammad Yusuf Hasyim atau yang akrab disapa Pak Ud, menjadi bagian penting dalam catatan sejarah bangsa. Pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada putra Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), tersebut. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas perjalanan panjang pengabdiannya, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga kiprahnya dalam dunia pesantren dan organisasi kebangsaan.
Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Gelar itu diterima oleh putra Pak Ud, KH. Mochammad Reza Yusuf (Gus Reza), didampingi keluarga besar, termasuk adik kandungnya yang kini menjabat Menteri Haji dan Umrah RI, KH. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Bagi keluarga besar Tebuireng, momen tersebut bukan sekadar seremoni kenegaraan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas perjalanan hidup seorang tokoh yang mendedikasikan dirinya bagi agama, masyarakat, dan bangsa.
Pak Ud lahir di Jombang pada 3 Agustus 1929 dari pasangan KH. M. Hasyim Asy’ari dan Nyai Nafiqoh. Ia kemudian dikenal sebagai Pengasuh Pesantren Tebuireng periode 1965–2006. Di balik sosoknya sebagai pengasuh pesantren, tersimpan perjalanan panjang seorang pejuang, anggota militer, organisatoris, sekaligus tokoh politik yang turut mewarnai sejarah Indonesia.
Laskar Hizbullah dan Perjuangan Kemerdekaan
Semangat perjuangan Pak Ud telah tumbuh sejak usia muda. Pada 1945, ketika usianya baru sekitar 16 tahun, ia bergabung dengan Laskar Hizbullah. Saat itu, Indonesia tengah menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial.
Menurut penuturan dr. H. Umar Wahid, Sp.P. (Gus Umar), keponakan Pak Ud, sang paman telah terlibat dalam perjuangan bersenjata sejak masa revolusi kemerdekaan. Dalam perjalanan tersebut, ia bahkan pernah berada di bawah komando KH. Munasir Ali dari Mojosari, Mojokerto.
Pengabdian Pak Ud kemudian berlanjut melalui jalur militer. Pada 1947, ia tercatat sebagai perwira pertama TNI dengan pangkat Letnan Satu. Ia juga pernah mengemban tugas sebagai komandan tempur. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya, ketika tradisi keilmuan pesantren yang diwarisinya berpadu dengan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Namun, perjalanan perjuangan itu tidak selalu berjalan mulus. Pada awal 1950-an, Pak Ud sempat dituduh terlibat dalam pergolakan Batalion 426 di Jawa Tengah. Peristiwa tersebut berawal dari kebijakan Rasionalisasi dan Reorganisasi (Ra-Re) di tubuh TNI yang memunculkan ketidakpuasan di kalangan sejumlah bekas laskar. Sebagian anggota Batalion 426 kemudian memberontak, bahkan beberapa di antaranya mendukung gerakan DI/TII.
Dalam situasi tersebut, sejumlah anggota batalion yang berhadapan dengan pasukan TNI melarikan diri hingga ke Tebuireng, Jombang. Beberapa di antaranya jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di lingkungan pesantren. Pak Ud, yang saat itu diminta membantu mengurus dan merawat mereka, justru terseret dalam tuduhan keterlibatan pemberontakan.
Gus Umar menjelaskan bahwa tindakan Pak Ud kala itu merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan. Ia membantu merawat orang-orang yang sakit atas permintaan pengasuh pesantren. Meski sempat ditahan, tuduhan terhadap Pak Ud tidak terbukti dalam persidangan. Peristiwa itu menjadi salah satu episode penting dalam perjalanan hidup Pak Ud. Di tengah situasi politik dan keamanan yang tidak menentu, ia harus menghadapi tuduhan yang pada akhirnya tidak terbukti. Pengalaman tersebut sekaligus memperlihatkan sisi lain dari perjalanan seorang pejuang yang tidak hanya berhadapan dengan medan pertempuran, tetapi juga dinamika sosial dan politik pada masa awal kemerdekaan.
Setelah meninggalkan dinas militer, Pak Ud semakin aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pengalaman perjuangannya kemudian menjadi bekal dalam mengembangkan gerakan kepemudaan dan memperkuat organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil I Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor.
Pada 1964, Pak Ud turut terlibat dalam pendirian Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan dipercaya menjadi komandan pertama organisasi tersebut. Keterlibatannya menunjukkan bagaimana pengalaman militer yang dimiliki sebelumnya berkelindan dengan perjuangan membangun kekuatan organisasi masyarakat.
Salah satu kontribusi yang mendapat perhatian khusus dari keluarga adalah perannya ketika terjadi Gerakan 30 September 1965 (G30S). Menurut Gus Umar, Pak Ud memiliki andil penting dalam menyelamatkan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari situasi yang sangat genting.
“Peran Pak Ud saat itu menjadi satu prestasi yang luar biasa, menyelamatkan kepengurusan PBNU dari situasi yang teramat genting,” ujar Gus Umar, seperti dikutip dari Republika.
Bagi Gus Umar, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Pak Ud bukan semata-mata karena hubungan nasabnya dengan KH. M. Hasyim Asy’ari. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi dan pengabdiannya kepada negara, masyarakat, serta organisasi NU.
Perjalanan Pak Ud tidak hanya bertumpu pada latar belakang keluarganya sebagai keturunan pendiri NU. Ia memiliki rekam jejak perjuangan dan pengabdian tersendiri yang dijalani melalui berbagai bidang, mulai dari militer, organisasi, hingga pendidikan dan pesantren.
Perjuangan melalui Pendidikan dan Pesantren
Setelah melewati perjalanan panjang di dunia militer dan organisasi, Pak Ud melanjutkan pengabdiannya melalui Pesantren Tebuireng. Ia menjadi pengasuh pesantren tersebut selama lebih dari empat dekade, yakni pada periode 1965–2006. Di bawah kepemimpinannya, perjuangan tidak lagi diwujudkan melalui medan pertempuran, melainkan melalui pendidikan, pengembangan pesantren, dan pengabdian kepada umat.
Pak Ud dikenal memiliki perhatian besar terhadap pengembangan lembaga pendidikan. Ia memprakarsai berdirinya Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) pada 1967. Gagasan mendirikan perguruan tinggi di lingkungan pesantren saat itu terbilang tidak lazim. Bahkan, sebagian pihak mengkhawatirkan kehadiran kampus justru akan berbenturan dengan tradisi keilmuan pesantren.
Namun, gagasan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Pak Ud untuk memperluas akses pendidikan dan mengembangkan tradisi intelektual di lingkungan pesantren. Selain Unhasy, ia juga memprakarsai pendirian Madrasatul Qur’an pada 1971 serta SMP dan SMA Wahid Hasyim pada 1975.
Menjelang akhir masa pengabdiannya sebagai pengasuh, Pak Ud turut merintis pendirian Ma’had Aly Tebuireng. Lembaga ini diharapkan mampu melahirkan para ahli hadis dari lingkungan pesantren. Gagasan tersebut sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali tradisi keilmuan Tebuireng yang pada masa kepengasuhan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai salah satu pusat studi hadis di Nusantara.
Di samping mengembangkan pendidikan pesantren, Pak Ud juga terlibat dalam kehidupan politik kebangsaan melalui NU dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berbagai peran tersebut memperlihatkan luasnya ruang pengabdian yang dijalaninya. Ia tidak hanya mewarisi tradisi keulamaan dan kepesantrenan keluarga Hasyim Asy’ari, tetapi juga memiliki pengalaman panjang sebagai pejuang, anggota militer, organisatoris, dan politisi.
Pak Ud wafat setelah mengalami sakit di RSUD Dr. Soetomo Surabaya pada 14 Januari 2007. Jenazahnya dimakamkan di maqbarah Pesantren Tebuireng. Meski telah berpulang, jejak pengabdiannya tetap menjadi bagian dari perjalanan sejarah pesantren dan bangsa Indonesia.
Pengakuan Negara atas Pengabdian Pak Ud
Pengakuan negara terhadap jasa Pak Ud bukanlah proses yang berlangsung seketika. Mengutip pemberitaan Times Indonesia, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Pak Ud telah diperjuangkan selama beberapa tahun terakhir. Proses tersebut bahkan berjalan bersamaan dengan pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada proses sebelumnya, Gus Dur lebih dahulu memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada 2025. Sementara itu, pengusulan Pak Ud terus dilanjutkan hingga akhirnya ditetapkan pada 2026.
Informasi penganugerahan tersebut diperkuat melalui dokumen resmi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tertanggal 6 November 2026. Dalam surat bernomor 1938/5.5/PB.06.00/11/2026, nama KH. M. Yusuf Hasyim tercantum bersama tiga tokoh lainnya, yakni Mr. Ali Sastroamidjojo, Letkol Moch. Sroedji, dan Mayjen TNI (Purn) Soengkono.
Bagi keluarga besar Bani Hasyim, 10 November 2026 menjadi hari yang sarat makna. Gus Irfan mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepada ayahandanya. Ia mengenang Pak Ud sebagai sosok yang mengajarkan bahwa kecintaan kepada Indonesia harus diwujudkan melalui keberanian, pengorbanan, dan pengabdian.
“Dengan penuh rasa syukur, kami menerima penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahanda tercinta, KH Moh. Yusuf Hasyim,” ungkap Gus Irfan.
Ia juga mengenang perjuangan ayahandanya yang turut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat senjata. Setelah kemerdekaan, perjuangan tersebut diteruskan melalui pesantren, pendidikan, serta pengabdian kepada umat dan bangsa.
Rasa syukur serupa disampaikan Gus Umar. Menurutnya, pengakuan negara terhadap jasa Pak Ud telah lama dinantikan, meskipun penghargaan tersebut sepatutnya diberikan lebih awal. Penganugerahan tersebut sekaligus menambah catatan sejarah Pesantren Tebuireng sebagai lembaga pendidikan Islam yang melahirkan empat tokoh Pahlawan Nasional dalam tiga generasi dan satu garis nasab. Sebelumnya, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahid Hasyim dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 1964. Kemudian, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima gelar yang sama pada 2025, disusul KH. M. Yusuf Hasyim pada 2026.
Empat nama tersebut memiliki perjalanan dan peran sejarah masing-masing. Namun, semuanya memperlihatkan keterhubungan antara tradisi pesantren, perjuangan kebangsaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari generasi ke generasi, Tebuireng tidak hanya menjadi ruang pendidikan dan pembentukan keilmuan Islam, tetapi juga turut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam mempertahankan dan membangun kemerdekaan.