Dari berbagai pemberitaan media kita tahu, di beberapa daerah telah muncul forum-forum santri atau forum silaturahmi antar-pesantren untuk memberikan dan mengarahkan dukungan kepada calon tertentu. Bahkan, di Jawa Barat, ada pesantren dan pengasuhnya yang secara terang-terangan sudah memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Kecenderungan ini justru mengkhawatirkan. Kenapa? Pesantren adalah institusi pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama, dan karena itu keberadaannya harus tetap steril dari kepentingan politik praktis agar fungsinya tidak terganggu. Pun, kiai dan santri sebagai status sosio-religius. Ia juga harus tetap steril dari kepentingan politik praktis agar fungsinya juga tidak terganggu. Dalam konteks pilkada, seharusnya kiai, pesantren, dan santri tidak terlibat dalam mobilisasi dukung-mendukung calon tertentu secara institusional. Artinya, dukungan tetap bisa diberikan tapi secara pribadi, tidak perlu membawa-bawa status sosio-religius santri dan kiai maupun institusi pesantren.
Sebab, ketika institusi pesantren dilibatkan dalam mobilisasi politik praktis untuk mendukung calon tertentu, bisa dipastikan akan runtuh kewibawaannya sebagai institusi pendidikan keagamaan. Begitu juga, ketika kiai-kiai atau santri-santri bersekutu dan membentuk kelompok-kelompok demi mendukung calon tertentu, kewibawaannya sebagai penjaga moral keagamaan juga akan ikut runtuh. Jika kewibawaan runtuh, maka fungsi sosial keagamaan pesantren, kiai, dan santri juga akan tertanggu.
Sekali pesantren sebagai institusi pendidikan dilibatkan dalam mobilisasi politik praktis dan tidak netral, ini akan menjadi preseden dan membuat “ketagihan”. Sekali para kiai dan santri dapat dimobilisasi dalam persekutuan untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu, ini juga akan menjadi preseden buruk. Seterusnya juga akan dimobilisasi untuk tujuan dan kepentingan politik praktis.