Tampaknya banyak kalangan yang kecele dalam menghadapi dan menyikapi dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Setidaknya saya yang banyak mengalami kekecelean itu. Konstruksinya kira-kira seperti ini.
Sudah jauh-jauh hari, saya membayangkan Pilres 2024 akan berlangsung setidaknya seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta dibumbui brutalitas Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Yang berbayang adalah, Pilres 2024 akan diwarnai politisasi identitas berbasis keagamaan yang semakin kental, dan karena itu pertarungan antarkubu akan lebih brutal. Bahkan, banyak pakar dan pengamat politik punya bayangan serupa.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak destruktifnya terhadap proses demokrasi dan kehidupan berbangsa, berbagai kalangan menyerukan agar politisasi identitas terutama yang berbasis keagamaan tidak lagi digunakan dalam Pemilihan Umum 2024. Bahkan, beberapa kali saya juga menulis di sini yang mengingatkan bahayanya politisasi identitas berbasis keagamaan dan jangan memberi panggung kepada tokoh-tokoh yang antidemokrasi.
Tapi bayangan itu mulai sirna seiring pengelompokan kubu-kubu dalam membentuk koalisasi dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Melemahnya fenomena politisasi identitas mulai makin terasa ketika terbentuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) serta Partai Demokrat keluar dari koalisi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang posisinya digantikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
