Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan salah satu unggahan Mardani Ali Sera yang merupakan anggota F-DPR RI dari Partai Keadilan Sosial (PKS). Unggahan tersebut memuat quote dari seorang alim, Gus Baha yang berisi pesan tentang arah politik dan santri.
Menurut sudut penulis, yang membuat atau memancing kegaduhan adalah dengan ditempelinya logo PKS dan DPR. Mengapa hanya sebatas logo dapat membuat kegaduhan, itulah yang mungkin kita tanyakan.
Hemat saya ini bukan hanya sebatas logo, tapi kita ya harus mikir bagaimana perasaan muhibbin dan orang-orang nahdliyin saat gambar kiai mereka yang sekaliber Gus Baha ditempeli logo PKS. Wong kita tahu sendiri bagaimana hubungan NU dan PKS. Jadi kita dapat menyimpulkan bersama.
Tapi saya tak mau berlarut-larut hanya membahas logo dan Gus Baha milik siapa, karena sejatinya Gus Baha adalah pendakwah untuk mensyiarkan Islam itu sendiri, bukan hanya untuk wong NU, PKS, Muhammadiyyah, ataupun ormas-ormas lainnya. Lebih daripada itu, ada yang ingin saya bahas sebenarnya terkait politik saat ini, apakah sudah dihiasi oleh santri?
Politik Praktis
Terlepas dari pro dan kontra tersebut, sejenak mungkin kita harus membahas tentang arah politik bangsa kita yang mungkin kendalinya harus dipegang oleh seorang santri.
Saat mondok, orang seperti saya mungkin tak akan menggubris tentang bahasan politik. Saya mungkin telanjur malas untuk berbicara politik praktis yang hanya berisi kebusukan oleh ulah-ulah politisi kotor.
Namun, seiring berjalannya waktu dan saya juga telah boyong dari pesantren, saya pun mulai menikmati bangku kuliah dan sering pula mendengar obrolan, diskusi, dan kajian tentang politik. Hal inilah yang mendorong saya untuk melihat masa depan, apakah harus ikut andil dalam politik di masa depan, atau lebih sederhananya juga timbul artikel yang saya tulis ini.
Sebelum lebih jauh, kita haruslah memahami secara kontekstual apa itu politik dan apa hubungannya dengan santri. Secara kontekstual, politik yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.