Istilah-istilah seperti cleric, ulama, scientist, (terlepas dari asal muasalnya dari Barat atau Timur) semuanya merujuk pada satu kesamaan, yakni kaum ‘literati’, atau mereka-mereka yang akrab dengan kertas, baca-tulis, dan perenungan. Aktivitas ini semua terjadi di selasar masjid, atau jika bukan, maka di balairung istana. Masjid adalah tempat para ‘nerd’, pecinta ilmu.
Dari segi kemasyarakatan, nasib masyarakat feodal terpusat pada keputusan kerajaan. Kebijakan publik adalah urusan keraton dengan bantuan masukan dari para mufti, ulama, imam, atau apapun istilahnya. Gerakan masyarakat yang bernuansa kritis nyaris mustahil ada karena tidak ada aktor tengah yang memobilisasi. Di lain pihak, kesadaran sipil juga masih minim karena tingginya kesenjangan pengetahuan antara rakyat biasa dan para elite kerajaan, termasuk para ulama.
Masjid memang tempat terbuka. Orang bisa keluar masuk majelis ilmu (diskusi) dengan bebas. Namun otoritas keilmuan para pemimpin masjid terproteksi oleh kerajaan dan rekan sejawat. Dengan kata lain, masjid adalah tempat yang steril dari suara-suara non-otoritatif. Perebutan masjid antarsekte memang ada. Namun ulama dari sekte tertentu harus memiliki dukungan politik dari sebagian elite kerajaan yang memang sepaham dengannya jika ingin mengakuisisi sebuah masjid.
Kondisi masjid berbeda saat era modern demokratis. Masjid, secara geografis, kini menjadi tempat merakyat yang tersebar di banyak sudut pemukiman, perkantoran ataupun perbelanjaan―tidak lagi terpusat di pinggir kraton. Berdirinya sebuah masjid juga tidak mesti inisiasi raja ataupun sekawanan ulama, melainkan bisa merupakan inisiasi masyarakat sipil.
Masyarakat modern demokratis mengindahkan prinsip perserikatan dan menghargai perbedaan, baik itu identitas ataupun ideologi. Untuk merebut sebuah masjid, tidak perlu lagi dukungan dari elite politik. Antar-ketua DKM masjid atau antar-ustaz cukup berebut pengaruh atas dasar bentuk religi apa yang dibutuhkan masyarakat.