“Najis! Najis mughaladhah kalau aku sampai jadi RT,” omelan Rokim kepada aparat desa yang datang membujuknya, agar mau menjadi Ketua RT.
“Segitunya, Kim! Jabatan sosial Ketua RT itu terhormat lo. Gelar RT layak disandingkan dengan mulianya kiai atau gelar dokter,” Pak Amin meredakan emosi Rokim.
Pak Sis, aparat desa lainnya menambahkan, “Kalau kamu jadi RT, kamu akan jadi garda terdepan. Penyambung masyarakat bawah dengan pemerintah. Bergengsi bukan?”
“Cih.. Tak sudi aku. Menjadi RT harus siap konsekuensinya. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Kalau ada kegiatan desa, sudah pasti tekor aku..” Rokim menolak.
“Ya paling tidak kamu akan dapat gelar ‘Yang Terhormat Pak RT’. Karena masyarakat memandang jabatan RT itu sakral, Kim,” kembali Pak Amin membujuk.
Pak Sis mengiyakan, “Bener itu. Ingat almarhum Pak Kamto? Sudah meninggal saja, orang-orang menyebutnya ‘kuburan RT Kamto’. Kalau ada acara, pasti kamu akan dipanggil ‘Yang Terhormat’. Orang-orang awam takut kualat kalau tidak menambahkan kata yang terhormat di depan namamu.”
Rokim tetap bersikukuh, “Kehormatan itu pararel. Ada tiga, harta, wanita, dan takhta. Mana ada kata RT di situ?”
Pak Sis dan Pak Amin tersenyum kecut. “Tenang saja, Kim. Untuk tahun ini ada gaji dan tunjangannya buat Ketua RT,” Pak Amin berusaha beralih strategi.
Rokim tetap mendebatnya. “Halah! Berapa? Aturan tidak sesuai fakta. RT ada gaji, tapi kecil. Tunjangannya, hanya hari raya, itu pun bingkisan lebaran, sarung, dan biskuit murahan. Tidak sudi aku!”
Sebagai tokoh agama, Pak Ahmad turut bicara. “RT itu ibadah siyasah, Pak Rokim. Menjadi RT berarti menjadi amirul mukminin. InsyaAllah, berpahala.”
“Kalau saya menerima, istri saya bisa marah bahkan bisa menceraikan saya. Pak Ahmad nanti yang saya salahkan,” Rokim mempertegas penolakannya.
“Loh, kok saya yang salah, Pak?” tanya Pak Ahmad heran.
“Pak Ahmad kan dai kampung, tukang ceramah di jamaah, kalau saja Pak Ahmad saat ceramah di majelis taklim, terutama pengajian ibu-ibu, tentang keutamaan dan pahala menjadi RT, pasti ibu-ibu bisa memahami dan mengizinkan suaminya jadi RT.”
Pak Ahmad menyadari kekhilafannya. “Betul kamu, Pak Kim. Tapi, saya, Pak Sis, dan Pak Amin memandang hanya Pak Rokim yang layak menjadi RT di sini.”
Pak Sis yang tidak sabaran mengulangi tawarannya, “Jadi, kamu mau apa tidak?”
“Tidak! Sekali lagi tidak! Tidak akan mau dan tidak akan pernah!” jawab Pak Rokim dengan lantang.
“Baiklah kalau begitu, kami bertiga pamit.” Pak Amin beserta dua kawannya segera undur diri.
Begitu susahnya mencari Ketua RT di dusun ini. Mungkin, hanya jabatan RT saja yang jadi rebutan. Rebutan menolak. Di kota, jabatan RT mirip dengan Pilkada, karena memang berwibawa dan “berdana””. Lain halnya, jika di desa. Jabatan RT menjadi teken kontrak seumur hidup. Tak akan terganti dan diganti, sampai benar-benar sakit berat atau wafat. Kesediaan dan kerealaan menjadi syarat utama menjadi Ketua RT. Pilihan bukan didasarkan karena pendidikan, tapi berdasarkan kepantasan menurut takaran banyak orang. Jika ada Ketua RT terpilih, maka siap-siap menjadi bahan gunjingan.
“RT kok pendidikannya rendah, SD saja tidak tamat.”
“RT-nya sendiri itu loh menyumbang berapa, kok hanya rakyatnya saja yang dimintai sumbangan.”