Asrul Sani dan Gerak Kebudayaan

Asrul, sebagai salah satu motor pemikiran Lesbumi, menolak dikotomi antara iman dan kemajuan. Ia menyadari bahwa kebudayaan Islam di Indonesia harus keluar dari posisi defensif — tidak cukup menjadi “warisan pesantren” atau “seni tradisi”, melainkan harus berbicara dalam bahasa zaman. Dengan kata lain, Islam harus kembali menjadi tenaga penggerak kebudayaan, bukan sekadar simbol moralitas.

Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Asrul menegaskan bahwa seniman muslim tidak boleh hanya menjadi penonton modernitas. Ia harus masuk ke dalamnya, mengolahnya, dan memberi arah moral. Lesbumi tidak sekadar wadah organisasi, melainkan laboratorium gagasan, tempat di mana nilai-nilai keislaman diuji dalam praksis kebudayaan modern—film, teater, sastra, dan media massa.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Dari sinilah tampak bahwa Asrul Sani tidak memandang kebudayaan Islam sebagai entitas terpisah dari kebudayaan nasional. Ia menginginkan sebuah sintesis, Islam yang berakar di bumi Indonesia, tapi juga terbuka terhadap nilai kemanusiaan universal. Inilah bentuk humanisme religius yang ia perjuangkan.

Dibutuhkan dua entitas antara imajinasi dan institusi sebagai pisau analisisnya, sebab kebudayaan bagi Asrul bukan hanya gagasan, melainkan juga struktur. Ia memahami bahwa tanpa lembaga, gagasan akan menguap. Itulah sebabnya ia aktif membangun institusi seperti Dewan Kesenian Jakarta dan Lesbumi. Tindakan ini menunjukkan bahwa Asrul memadukan dua tipe pemikiran yang jarang bersatu, imajinatif dan organisasional.

Dalam dunia seni Indonesia, banyak tokoh besar hanya berhenti pada karya personal. Asrul berbeda. Ia sadar bahwa kebudayaan adalah ekosistem yang memerlukan ruang, aturan, dan kebijakan. Dengan mendirikan dan memimpin lembaga, ia menginstitusionalisasi imajinasi — sesuatu yang secara filosofis amat penting, karena mengubah kebudayaan dari sekadar ekspresi individual menjadi gerakan sosial.

Namun di sini juga ada paradoks bahwa setiap lembaga berpotensi membekukan semangat yang melahirkannya. Lesbumi, dalam konteks politik 1960-an, harus berhadapan dengan tarik-menarik ideologis yang keras. Ada saat di mana Lesbumi harus memilih antara otonomi seni dan loyalitas politik ke NU atau bahkan negara. Asrul menyadari risiko ini, tetapi ia memilih tetap berada di garis tengah, yaitu menggunakan lembaga bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan alat dialog antara iman dan realitas sosial.

Tinggalkan Balasan