Kenyataannya, tahun 2018 Kemdikbud pernah memulai program digitalisasi sekolah dengan menyuntikkan fasilitas digital (tablet & laptop) ke 6.004 sekolah dan 692.212 siswa dengan total anggaran Rp 2,85 triliun. Artinya, pemerintah memang menafsirkan perkembangan industri digital sebagai peningkatan fasilitas semata. Kemudian, baru-baru ini terkuak bahwa fitur pembayaran online Gopay dari perusahaan Gojek Grup, sudah dilengkapi dengan layanan pembayaran SPP sekolah. Bukannya memahami CT, peserta didik dan para orang tua yang hendak membayar biaya sekolah justru “dipaksa” untuk menggunakan fitur tersebut yang hanya menguntungkan penyedia layanan pembiayaan online semata.
Dua peristiwa di atas menunjukkan bagaimana pemerintah mengarahkan masa depan pendidikan. Pertama, sangat jelas di kemudian hari peserta didik akan kembali dijejali fasilitas digital. Kedua, regulasi pendidikan bukannya semakin efesien, justru semakin menambah pihak-pihak swasta untuk masuk mengatur pembiayaan pendidikan. Terutama, masuknya pasal Badan Hukum Pendidikan (BHP) dalam rencana Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ketiga, menjerumuskan regulator pendidikan, masyarakat, dan peserta didik dalam suatu hubungan ekonomi semata. Keempat, guru terpaksa harus mengikuti banyak pelatihan digital–justru bukan untuk memahami substansi CT—namun untuk menguasai satu-per satu aplikasi digital yang dipersyaratkan pemerintah.

Alternatif atau Bencana Pengangguran
Selain itu, keterlambatan pemerintah menganalisis dampak industri dunia digital bisa mengarahkan masa depan pendidikan ke arah yang keliru. Profesor bidang bisnis sekolah Sara A Wong dalam forum pendidikan Asian Pasifik Economic Cooperation (APEC) menyebutnya sebagai delay analysis impact. Sebagai contoh, perkembangan digital seharusnya membantu negara kepulauan seperti Indonesia untuk mempermudah akses pengetahuan melalui jejaring Internet ke daerah terpencil.
Namun, dengan meluasnya jejaring Internet dan sosial media di negara-negara APEC sendiri, bukannya ‘kemerataan akses pendidikan’ yang muncul, justru Masive Open Online Course (MOOCS) atau kursus online seperti ruangguru.com. Walhasil pendidikan didorong ke ranah privat sehingga hanya bisa diakses lapisan ekonomi tertentu.
