Sementara itu, dorongan pemerintah untuk memasukan coding ke dalam kurikulum adalah jawaban instan menafsirkan CT dalam dunia pendidikan. Padahal, untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing tersebut, diperlukan mental inovator, bukan mental user experience. Para inovator ini diciptakan dari sistem pendidikan yang akan mengarahkan setiap peserta didik kepada cita-citanya masing-masing.
Sebagai contoh, India termasuk Negara yang menyumbangkan banyak ‘inovator’ bagi perusahaan teknologi digital. Sepuluh CEO industri teknologi digital terbesar di dunia dijabat oleh orang berkebangsaan India (Economictimes, 15/8/16). Berbeda dengan Indonesia yang mengoleksi 6C, India hanya menerapkan Design Thinking (DT) di beberapa sekolahnya sejak tahun 2009.

Wajar belakangan banyak perusahaan teknologi digital papan atas seperti Google, Apple, dan Microsoft menjadikan DT sebagai bagian kurikulum pelatihan internal perusahaannya (Business Review, 10/4/19). Mereka tercipta bukan dari standar nasional atau hasil PISA yang tidak dapat menerima keberagaman potensi dalam diri seorang anak.
Standarisasi yang menjadi cara pandang utama memahami kompetensi peserta didik adalah logika produksi. Padahal, pendidikan tidak bermaksud menghasilkan barang atau pekerja yang dihitung dari tenaga kerjanya saja. Seperti yang dikatakan Albert Enstein hampir seabad yang lalu, Perkembangan teknologi seringkali menyebabkan lebih banyak pengangguran daripada meringankan beban pekerjaan (Einstein, 1949).
Dorongan keras pemerintah dalam mendukung perkembangan teknologi jangan sampai malah menciptakan pasukan pengangguran dari bonus demografi yang diidam-idamkan. Kita bisa keliru, tapi tidak bisa menambah kekeliruan.
*Perwakilan Indonesia dalam The 15th APEC Future Education Forum 26-27 September 2019.
