Selama hampir 10 tahun belakangan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan, baik kemunduran dari aspek pola pikir apalagi perilaku para elitenya. Pola pikir kacau para elite ini akhirnya malah ikut menjerumuskan rakyat dalam jurang demokrasi hampa.
Berbagai penyebabnya yang nyata terlihat di antaranya pembungkaman kebebasan berpendapat, cawe-cawe politik yang kian telanjang, keadilan dan kepastian hukum yang masih gelap, pelemahan KPK, dan banyaknya undang-undang yang merugikan rakyat hingga melebarkan ‘jalan tol’ politik dinasti.
Publik semakin bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah dengan demokrasi di negeri ini? Kenapa Indeks Demokrasi Indonesia buruk di mata dunia Internasional?
Berdasarkan laporan dari Freedom House tahun 2023, Indonesia hanya memperoleh skor indeks demokrasi 58 dari total 100 dengan rincian 30 dari aspek hak politik dan 28 dari aspek kebebasan sipil. Akibatnya, Indonesia menyandang status sebagai negara setengah demokratis (partly free). Ya, setengahnya memang demokratis, namun setengahnya lagi liberal bercampur otoriarian.
Sementara itu, laporan Economist Intelligence Unit (EIU) 2023 menyebut Indonesia meraih posisi 56 dari 167 negara dengan skor 6,53 dari 10 atau turun dua peringkat (0,18 poin) dari tahun sebelumnya.
Skor ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan status flawed democracy alias demokrasi cacat. Bahkan negara selevel Timor Leste yang tipe pemerintahannya republik semi-presidensial dan Malaysia dengan sistem monarkinya malah lebih baik dari Indonesia yang katanya pemilik demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Indikator-indikator ini menegaskan bahwa demokrasi di tanah air masih jauh panggang daripada api alias meraih rapor merah.
Entah kenapa akal pikiran dan hati nurani penulis menolak untuk mengatakan bahwa demokrasi negara ini baik-baik saja. Secara tersurat sistemnya memang demokrasi, namun secara tersirat serasa penuh politik dinasti dan oligarki.