Dalam konteks ini, fikih lebih dari sekadar ilmu hukum; ia juga merupakan sistem etika sosial. Konsep maqashid syariah menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama syariat.
Perlindungan ini tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga berkenaan dengan kepentingan kolektif. Islam menekankan pentingnya redistribusi sumber daya untuk membangun keadilan sosial.
Kita membutuhkan cara baru yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberpihakan yang nyata. Pemerintah perlu memperkuat program redistribusi melalui kebijakan pajak yang lebih progresif dan efektif, memperluas akses jaminan sosial, serta menanggulangi kebocoran anggaran.
Sementara itu, masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dapat mendorong semangat filantropi Islam sebagai suplemen untuk sistem pemerintah.
Ekonomi bukan sekadar masalah statistik dan investasi, tetapi juga soal moral dan keberpihakan. Jika ketidakadilan terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang akan terpecah, tetapi nilai-nilai keislaman juga akan terpinggirkan oleh kepentingan kapital semata.
Indonesia membutuhkan ekonomi yang tidak hanya berkembang, tetapi juga bertumbuh secara merata. Karena dalam pandangan Islam, keadilan bukanlah pilihan, namun sebuah kewajiban.