Fenomena koruptor tersenyum atau melambaikan tangan saat digelandang menjadi simbol tragis betapa kejahatan ini tidak lagi dianggap memalukan.
Di negara lain, pejabat mundur hanya karena salah bicara. Di negara ini, pejabat tertawa meski salah mengambil uang. Dunia sudah punya dedikasi memberantas korupsi, tapi kita di sini masih berdedikasi membuat alasan. Bahkan setan pun mungkin menggeleng: “Saya tidak sevandal itu.”
Dan yang lebih menyesakkan: banyak kasus besar tak selesai; hilang, mengecil, atau menguap karena pergantian kekuasaan.
Hari Antikorupsi Sedunia adalah cermin besar yang seharusnya memaksa kita melihat diri sendiri. Namun cermin itu sering pecah—bukan karena pecahan kaca, tapi karena kepentingan yang tak mau memantulkan wajah aslinya. Yang tersisa hanyalah serpihan untuk hiasan pidato.
Faktanya, tanpa dorongan moral dari masyarakat sipil, pemberantasan korupsi cenderung melemah, kehilangan taring, dan berubah menjadi slogan.
Korupsi di Indonesia bukan sekadar tindakan kriminal; ia telah menjadi kisah cinta gelap antara kekuasaan dan kelemahan moral. Setiap kali kita berharap perubahan, selalu saja datang musim baru skandal yang lebih dramatis dari sinetron prime time.
Karena itulah bangsa ini membutuhkan gerakan moral yang radikal, bukan sekadar renungan—sebuah ketok palu kultural yang mengguncang kesadaran publik.
Maka peringatan ini bukan sekadar tanggal. Ia adalah doa yang tertahan di tenggorokan bangsa: semoga hari ketika rakyat tidak lagi dizalimi hartanya benar-benar tiba. Dan semoga kata-kata Syekh Sya‘rawi tidak menjadi kutukan abadi bagi kita. Sebab selama orang kaya terus mengambil hak orang miskin, Indonesia akan tetap berjalan… tapi tidak pernah benar-benar bangkit.
Di sinilah, kekuatan masyarakat sipil (civil society) seperti Nahdlatul Ulama (NU)—dengan wibawa moral, jaringan santri, pesantren, ulama, dan sejarah perjuangannya—perlu menginisiasi Gerakan Nasional Moratorium Korupsi. Sebuah gerakan untuk menghentikan normalisasi suap, pungli, amplop, makelar proyek, dan budaya “asal ada jatah”.