Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan massal di berbagai daerah memperoleh reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari KH Muhammad Rizqi Romdhon, Pengasuh Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Melalui surat terbuka yang diterima www.duniasantri.co, Jumat 26 September 2025, Kiai Rizqi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara total dan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG tersebut. Presiden juga diminta menindak tegas bawahannya yang tidak becus bekerja.
Berikut surat terbuka Kiai Rizqi dimuat seutuhnya:
Kepada Yth. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Di Tempat
Tembusan: Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Di Tempat
PERNYATAAN KEBERATAN TERBUKA YANG SANGAT KERAS DAN TEGAS
Mengenai Tanggapan Kepala BGN Terkait Kasus Keracunan Makanan Bergizi (MBG) dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan hormat, Saya, Muhammad Rizqi Romdhon, seorang Guru Ngaji di Pondok Pesantren Cipasung, dengan ini menyampaikan pernyataan keberatan terbuka yang sangat keras dan tegas atas sejumlah hal terkait program Makanan Bergizi (MBG), terutama menyikapi tragedi keracunan massal yang baru saja terjadi.
1. Bantahan Atas Pernyataan “Keteledoran” sebagai Cuci Tangan dari Tanggung Jawab Pidana
Kami sangat keberatan dan menolak keras pernyataan Kepala BGN pada tanggal 23 September 2025 yang menanggapi kasus keracunan MBG dengan hanya menyebutnya sebagai “keteledoran”. Pernyataan ini jelas merupakan bentuk cuci tangan dari tanggung jawab institusi yang seharusnya dapat dipidanakan.
Musibah keracunan massal yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) ini adalah akibat dari kelalaian atasan dan sistem yang buruk. Dalam ajaran Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya). (HR. Bukhari dan Muslim)
Kepala BGN harusnya mengakui bahwa ini adalah kegagalan sistematis yang berada di bawah pengawasannya, bukan sekadar “keteledoran” yang meremehkan nyawa dan kesehatan anak-anak!