Menuju akhir tahun 2025 saudara kita yang ada di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tengah menghadapi hari-hari yang kelam. Bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi tersebut hingga kini dampaknya masih terus berlangsung dan menyisakan trauma yang mendalam bagi warga. Bencana ini menyebabkan ratusan korban jiwa, merusak ribuan rumah, memutus akses jalan, melumpuhkan listrik dan memaksa ratusan ribu keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Menurut analisis pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muhammad Rais Abdillah dan Heri Andreas, intensitas hujan yang tinggi dan kawasan vegetasi alami yang kian terdegradasi menjadi penyebab bencana banjir di Sumatra Utara (itb.ac.id, diunggah 28 November 2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara menjelaskan, akar dari bencana banjir di Pulau Sumatra ini adalah karena kerusakan ekologis dari illegal logging yang cukup masif dan aktivitas industri ekstaraktif yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan oleh sejumlah perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa akar bencana bukan hanya masalah cuaca namun mencerminkan krisis moral dan kegagalan manusia menjadi khalifah fil ardh.
Hakikatnya, fungsi dari khalifah fil ardh manusia bukanlah legitimasi penguasaan total, namun tanggung jawab dalam etika lingkungan yang harus dipenuhi (Rakhmat, 2022). Ketimpangan yang terjadi antara relasi manusia dan alam ini merupakan akibat dari ulah tangan keserakahan manusia.
Bagaimana tidak, dikutip dari laman World Research Institute, Indonesia menjadi negara yang kehilangan hutan primer tropis lembab peringkat kedua dunia dalam kurun waktu 2002-2023. Tentu hal ini bukan suatu hal yang layak untuk dibanggakan. Oleh karena itu perlu keasadaran kolektif dalam menjaga alam sekitar untuk memenuhi fungsi manusia sebagai khalifah fil ardh.
Bencana yang terjadi ini menjadi sarana refleksi bagi kita semua yang menjadi pemimpin di muka bumi ini, bagaimana posisi kita dalam berhubungan dengan alam, terhadap ciptaan, dan terhadap sang pencipta. Dari sinilah ekoteologi menjadi relevan.
Ekoteologi merupakan salah satu prioritas yang kini diperkenalkan oleh Kementerian Agama (dikutip dari Youtube Kemenag RI, diunggah 13 November 2025). Ekoteologi merupakan dari kata eko yang berarti bumi dan teologi yang berarti ilmu tentang ketuhanan. Jadi ekoteologi merupakan hubungan antara manusia, tuhan, dan alam.
Menurut menteri agama Nasaruddin Umar, “Ketika manusia terpisah dengan alam merupakan sebuah masalah dan apabila manusia dan alam terpisah dengan tuhan menjadi lebih bermasalah”. Sedangkan, semua agama yang berkembang di Indonesia memiliki persamaan konsep bahwa alam bukanlah objek melainkan partner dalam menjalani kehidupan.
Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat sistem nilai dan etika lingkungan yang terdiri dari empat konsep utama sehingga membentuk paradigma ekoteologi qur’ani yang ditemukan melalui pendekatan Grounded Theory: pertama, Tauhid, yakni menjadi landasan utama hubungan manusia-alam-Tuhan. Kedua, khalifah, merupakan tugas dan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan menjaga Bumi. Ketiga, mizan, yaitu prinsip keseimbangan dan keteraturan kosmis yang harus dijaga. Keempat, fasad, yaitu larangan perusakan alam dan gangguan terhadap alam (El-habsa et al., 2025). Dari sini jelas, bahwa dalam Al-Qur’an sudah diatur mengenai hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Seperti dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diatur dengan baik.”
Wacana ekoteologi ini menjadi penting di tengah krisis lingkungan seperti bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra dan Aceh. Menjaga lingkungan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan merupakan sutau bentuk kewajiban moral, politik, dan bahkan suatu bentuk ibadah dalam bentuk ekspresi keimanan. Segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan, seperti eksploitasi yang berlebihan, illegal logging, dan semacamnya, dipandang sebagai dosa ekologis kolektif karena menyalahi prinsip keadilan dan keseimbangan ciptaan Tuhan (Ruswanda, 2025).
Ekoteologi diharapkan dapat menjadi respon atas krisis lingkungan yang sedang kita hadapi dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika lingkungan ke dalam praktik keberlanjutan (Febryanti, 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan dalam realitas sosial dan politik, sehingga masih terdapat kerusakan alam yang terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan komitmen nyata dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, komunitas keagamaan, pelaku industri, hingga pemerintahan untuk menjadikan ekoteologi bukan sekedar wacana, melainkan menjadi budaya hidup dalam memperlakukan alam sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga.
Referensi:
El-habsa, I. T., Alif, M., & Ayubi, S. Al. (2025). Konsep Ekoteologi Dalam Perspektif Al- Qur ’ an : Studi Qur ’ an Tematik Dengan Pendekatan Grounded Theory. 3(5), 7021–7043.
Febryanti, T. H. (2025). Ekoteologi di Tengah Krisis Global: Mencari Harapan dalam Keimanan dan Alam. 24(2), 23–35.
ITB. 2025. “Ahli ITB Ungkap Interaksi Atmosfer–Geospasial di Balik Banjir Bandang dan Longsor Sumatera.” 28 November 2025. Diakses 30 November 2025. https://itb.ac.id/berita/ahli-itb-ungkap-interaksi-atmosfergeospasial-di-balik-banjir-bandang-dan-longsor-sumatera/63133
Rakhmat, A. (2022). Islamic Ecotheology : Understanding The Concept Of Khal Ī Fah And The Ethical sparked a discussion on environmental issues in “ The Historical Roots having an anthropocentric view that causes environmental destruction . It. 7170, 1–24.
Ruswanda, A. S. (2025). Mengkaji Konsep Ekoteologi Menurut Nasaruddin Umar Asep. 08(2), 532–545.
YouTube Kemenag RI. 2025. “Ekoteologi: Manusia, Alam dan Tuhan.” Video. Diunggah 13 November 2025. Diakses 1 Desember 2025. https://youtu.be/bA98gr-fdH4?si=c0EUsY0ktPwA1Oxa
World Resources Instutute (WRI), “Top 10 Lists”, diakses 30 November 2025. https://gfr-wri-org.translate.goog/top-ten-lists?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc